Polemik PTT-GTT Sulbar Belum Juga Berakhir, Pemprov Belum Bayar Gaji Sejak 2018
Padahal, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebelumnya menjanjikan SK dan kontrak kerja akan diselesaikan dalam waktu dekat. September atau paling lam
Penulis: Nurhadi | Editor: Syamsul Bahri
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Polemik tuntutan Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (PTT-GTT) Sulawesi Barat, belum juga direalisasikan Pemerintah Provinsi Sulbar.
Padahal, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebelumnya menjanjikan SK dan kontrak kerja akan diselesaikan dalam waktu dekat. September atau paling lambat Oktober.
Luna Maya Ternyata Aslinya Gini, Alasan Reino Barack Putuskan & Milih Syahrini ke Ariel Juga Gitu
Gubernur Sulsel Minta Permudah Sekolah Korban Kerusuhan Wamena di Kampung
Permintaan Mobil Menurun, Segmen LCGC di Sulsel Terkoreksi
BREAKING NEWS : Perahu Terbalik, Nelayan Bajoe Dilarikan ke Puskesmas
Palopo Raih Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award 2019
Ketua Forum PTT-GTT, Asraruddin kepada wartawan mengatakan, sepertinya Pemprov memang tidak punya itikad baik terhadap nasib para tenaga honorer di Sulbar.
"Masalah ini sudah berlarut-larut, namun tak kunjung diselesaikan. Padahal apa susahnya bagi mereka segera meneken SK dan kontrak kerja itu. Agar ribuan PTT-GTT mendapat haknya," kata Asrar, Rabu (2/10/2019).
Dalam APBD Perubahan Pemprov Sulbar 2019 sudah ada tambahan anggaran Rp 2 miliar. Sehingga total anggaran untuk 3.600 lebih PTT-GTT di Sulbar kini mencapai Rp 8,6 miliar.
Asrar memastikan, pihaknya sudah melapor ke ombudsman dan BPK agar dilakukan audit pengelolaan anggaran di Disdik.
"Kami sudah melapor ke Ombudsman dan BPK, infonya mereka akan turun audit setelah tahun anggaran berakhir atau Januari 2020," kata dia
Kadis Pendidikan Sulbar, Arifuddin Toppo mengatakan draft SK dan kontrak kerja 3 600 lebih PTT-GTT itu sudah ada di meja Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris. Ia juga mengaku tidak tahu alasannya sampai saat ini belum ditandatangani.
"SK sudah di meja pak Sekda, bahkan kalau tidak salah SK itu sudah disposisinya ke Biro Hukum,"jelasnya.
Arifuddin Toppo mengatakan sembari menunggu SK, pihaknya bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sementara menyusun format tes kompetensi PTT-GTT, sehingga dipastikan jumlahnya akan berkurang.
"Akan ada tes kompetensi yang dilakukan Pemprov lewat BKD. Saya kira akan berkurang jumlahnya. Sesuai kebutuhan sekolah," kata dia.
"Total yang dibutuhkan belum ada, baru akan dirapatkan nanti 3 dan 4 Oktober. Akan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kita minta daftat kebutuhan dari sekolah," sambung Arifuddin.
Tes kompetensi itu akan dilakukan, kata dia, berdasarkan temuan membeludaknya PTT-GTT di sekolah SMA/SMK sederajat. Bahkan sudah banyak yang tidak aktif masuk berkantor atau mengajar.
"Rujukan lainnya, Sulbar terendah hasil UNBK, yang mempengaruhi adalah guru. Seleksi ini diharapkan meningkat nantinya," tuturnya.(tribun-timur.com)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
