Pemprov Sulbar Janji Segera Bayarkan Gaji Ribuan Honorer Guru

Sekertaris Daerah Dr Muhammad Idris Pemprov berjanji SK dan kontrak kerja akan ditandatangani Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pekan depan.

Pemprov Sulbar Janji Segera Bayarkan Gaji Ribuan Honorer Guru
Nurhadi/tribunsulbar.com
Sekprov Sulbar Dr Muhammad Idris saat diwawancarai sejumlah wartawan di Mamuju. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berjanji segera menerbitkan SK dan kontrak kerja kepada 3.600 honorer di Sulbar sebagai dasar pencairan gaji yang belum dibayarkan sejak Tahun 2018.

Sekertaris Daerah Muhammad Idris Pemprov berjanji SK dan kontrak kerja akan ditandatangani Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pekan depan.

Iis Dahlia Bongkar Curiga Gerak-gerik Pegawai Hotel Sebelum Uang Rp 235 Juta di Luar Negeri Raib

So Sweet! Ibrahim Assegaf Suami Najwa Shihab Berbagi Kisah Perjuangannya Luluhkan Hati Najwa

Begini Reaksi Politisi PAN Setelah Ketahui Persijo Jeneponto Ditelantarkan di Pinrang

Madrasah Aliyah DDI Mangkoso di Tonrongnge Barru Dilalap Api

Polemik PTT-GTT Sulbar Belum Juga Berakhir, Pemprov Belum Bayar Gaji Sejak 2018

Idris mengatakan, Gubernur Ali Baal Masdar sampai saat ini masih berada di Jakarta menghadiri beberapa kegiatan dan pelantikan istrinya Andi Ruskati, sebagai anggota DPR RI, kemarin.

"Insya Allah sekembalinya pak Gubernur dari Jakarta minggu depan, SK dan kontrak kerja akan ditandatangani," ujar Idris.

Idris menambahkan, lambatnya SK dan kontrak kerja ditandatangani karena persoalan teknis. Seperti data yang terus divalidasi dan ketersediaan anggaran.

Forum PTT-GTT Sulbar bersama sejumlah mahasiswa dari bebe
Forum PTT-GTT Sulbar bersama sejumlah mahasiswa dari bebe (Nurhadi/tribunsulbar.com)

Aggaran untuk membayar ribuan PTT-GTT ini dari APBD 2019. Totalnya sebesar Rp8,6 miliar atau setiap orang akan menerima Rp200 ribu lebih.

"Saya belum lihat jumlah yang akan di SK-kan. Tetapi sudah ada yang akan dibayarkan 2019 aja dulu," katanya.

Selain itu, lanjut Idris, nomenklatur pembayaran memang harus ada SK sebagai patokan. Idris memastikan Pemprov tidak akan lepas tangan mengenai masalah ini.

"Sudah ada anggarannya walaupun kecil, segera kita bayarkan kalau sudah ada SK-nya,"ucanya.

Menurut Mantan Kepala LAN Makassar itu, ada rambu-rambu yang harus dilalui sebelum membayarkan gaji ribuan PTT-GTT jangan sampai ada konsekuensi yang muncul jika dipaksakan.

Sementara Kepala Biro Hukum Pemprov Sulbar, Bujaeramy Hassan juga membenarkan jika SK dan kontrak kerja segera dikeluarkan.

"Kalau sudah memenuhi syarat, pasti rancangan SK akan sesegera mungkin kami lanjutkan prosesnya," jelasnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Penulis: Nurhadi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved