G30S/PKI - Sikap Soekarno Bikin Soeharto Membabi Buta Tumpas PKI dan Blak-blakan Wadan Cakrabirawa

TRIBUN-TIMUR.COM - Mengenang peristiwa G30S/PKI, beginilah sikap Soekarno yang bikin Soeharto membabi buta tumpas komunis hingga blak-blakan Wakil Komandan Cakrabirawa.

Sudah 54 tahun peristiwa G30S/PKI berlalu.

Ketika Presiden RI, Soekarno ( Bung Karno ) sedang berorasi di depan publik, ia terkenal sebagai orator yang ulung dan dengan semangatnya yang meledak-ledak.

Publik pun dengan cepat terbius oleh gaya pidato Bung Karno yang penuh semangat dan ketegasan itu sehingga setiap Bung Karno akan pidato ribuan rakyat selalu menunggunya.

Tapi dalam sikap hidunya sehari-hari khususnya terkait dengan kondisi negara yang sedang menghadapi situasi darurat sesungguhnya Bung Karno adalah seorang peragu.

Sebagai contoh, di bulan Agustus 1945, Bung Karno didesak oleh para pemuda pejuang untuk mempercepat proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu keputusan dari pemerintah Jepang yang sebenarnya sudah menyerah kepada Sekutu dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Baca: G30S/PKI, Deretan Foto Cantiknya Naoko Nemoto, Wanita Temani Soekarno di Malam Penembakan 6 Jenderal

Tapi, Bung Karno menolak desakan itu demi menghindari pertumpahan darah dan jatuhnya korban di kalangan rakyat sendiri.

Bung Karno akhirnya terpaksa diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Rengasdengklok dan beberapa hari kemudian akhirnya berani merayakan proklamasi Kemerdekaan RI.

Sikap peragu dan niat Bung Karno yang sebisa mungkin menghindari perang saudara itu ternyata selalu terulang terutama ketika berlangsung peristiwa G30S/PKI.

Pada tahun 1948 ketika pemberontakan PKI meletus di Madiun sebenarnya Bung Karno telah menunjukkan ketegasannya untuk menumpas pemberontakan PKI oleh pasukan TNI di bawah pimpinan Wakil Panglima Besar Kolonel AH Nasution.

Saat itu (1948) Letkol Soeharto yang menjabat sebagai komandan Brigade X juga terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan PKI Madiun, sehingga Soeharto menjadi punya pengalaman jika pemberontakan oleh PKI memang harus ditindak tegas secara militer.

Operasi militer untuk menumpas pemberontakan PKI pimpinan Muso itu berhasil gemilang tapi tetap saja menciptakan pertumpahan darah sesama anak bangsa yang kemudian menjadi keprihatinan Soekarno.

Karena penanganan G30S/PKI bisa mengulang pertumbahan darah seperti kejadian tahun 1948, maka Bung Karno pun menjadi ragu-ragu untuk membuat keputusan termasuk ragu-ragu menindak Soeharto yang telah “lancang” dalam penanganan G30S.

Pasalnya ketika Soeharto selaku Pangkostrad melakukan tindakan berupa counter movement terhadap aksi G30S seharusnya sesuai izin KASAD dan kalaupun KASAD tidak ada, ia harus bertindak sesuai izin Presiden Soekarno selaku panglima tertinggi.

Namun Bung Karno yang saat itu masih punya banyak pendukung dari militer tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap counter movement Soeharto karena khawatir akan terjadi perang saudara dalam skala besar.

Padahal para panglima dari AURI, Angkatan Laut (KKO), para Pangdam sebenarnya sudah siap menunggu perintah Soekarno guna menghentikan langkah Soeharto dan pasukannya dalam upaya melakukan pembersihan terhadap para pelaku G30S yang lebih mencerminkan aksi balas dendam itu.

Soeharto yang memiliki pengalaman saat melakukan aksi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun rupanya sudah mempelajari karakter Bung Karno yang ternyata peragu, sementara aksi G30S hanya bisa diatasi secara militer akhirnya maju terus.

Soeharto bahkan berhasil mendapatkan Surat Peintah 11 Maret 1966 dari Bung Karno sehingga ia makin memiliki kekuasaan untuk melumpuhkan satuan-satuan TNI yang pro kepada Bung Karno, dan melakukan operasi penumpasan anggota PKI hingga ke akar-akarnya.

Meskipun Bung Karno telah mengalah dan bahkan akhirnya Soeharto berhasil menjadi Presiden RI kedua, apa yang ditakutkan ternyata terjadi.

Pasalnya operasi penumpasan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI yang dilakukan secara membabi buta dan dipenuhi unsur balas dendam, menurut versi Komnas HAM, telah mengakibatkan korban tewas hingga ratusan ribu jiwa.

Jumlah itu belum termasuk tahanan politik yang jumlahnya puluhan ribu dan harus masuk penjara atau “dibuang” ke Pulau Buru tanpa melalui pengadilan resmi.

Blak-blakan Wakil Komandan Cakrabirawa

Pada tanggal 1 Oktober 1965 siang hari, sesuai yang tertulis dalam buku bertajuk 'Maulwi Saelan Penjaga Terakhir Soekarno' oleh Penerbit Buku Kompas 2014, seorang agen polisi, Sukitman, dalam keadaan bingung berada di depan kantor PENAS di Bay Pass, Jakarta Timur, ditemukan oleh Patroli Resimen Cakrabirawa di bawah pimpinan Kapten Eko.

Patroli tersebut biasanya setiap pagi mengadakan kontrol di perumahan perwira di Pasar Rebo dan kembali siangnya melewati gedung PENAS yang berada di seputar Bandara Halim Perdanakusuma.

Sukitman dibawa ke markas Cakrabirawa di sebelah Istana (sekarang gedung Bina Graha) untuk diperiksa dan diinterogasi.

Ternyata sewaktu penculikan para jenderal 1 Oktober 1965, dia sedang bertugas, dipaksa dan dibawa ke Lubang Buaya, yang akhirnya ditemukan oleh patroli Cakrabirawa.

Pada 2 Oktober, Sukitman berikut hasil pemeriksaannya, sesuai prosedur diserahkan kepada Kodam V Jaya (Pangdam waktu itu adalah Mayjen Umar Wirahadikusuma).

Kodam V Jaya selanjutnya menyerahkan Sukitman kepada Kostrad.

Sementara itu, pada 2 Oktober 1965, terkait peristiwa G30S/PKI, Presiden Soekarno telah memanggil semua Panglima Angkatan Bersenjata bersama Waperdam II Leimena dan para pejabat penting lainnya dengan maksud segera menyelesaikan persoalan apa yang disebut Gerakan 30 September.

Tindakan Bung Karno itu merupakan langkah standar karena dirinya adalah selaku Panglima Tertinggi ABRI.

“Pada tanggal 3 Oktober 1965 pagi, saya menghadap Presiden Soekarno, menyampaikan laporan tentang perkembangan terakhir termasuk penemuan seorang agen polisi,” kata Maulwi yang menjabat sebagai pengawal pribadi Bung Karno dan Wakil Komandan pasukan Cakrabirawa.

“Presiden sedih sekali atas nasib para jenderal yang diculik, khususnya Jenderal Ahmad Yani, jenderal yang amat disayanginya. Karena nasib para jenderal dan seorang perwira pertama belum diketahui, Presiden memerintahkan saya untuk mencari tahu nasib mereka.”

Setelah mempelajari keterangan agen polisi Sukitman, Maulwi bersama Letnan Kolonel Ali Ebram dan Sersan Udara PGT Poniran menumpang Jip Toyota Nomor 2 berangkat menuju Halim Perdanakusuma.

Mereka terlebih dahulu melapor dan bertemu dengan Kolonel AU/PNB Tjokro, perwira piket Halim Perdanakusuma.

“Saya sampaikan maksud kedatangan saya” kata Maulwi.

“Kami dibantu seorang anggota TNI AU berpangkat letnan muda penerbang, mencari lokasi yang diceritakan oleh agen polisi tesebut.”

Jip Toyota selalu membawa satu set generator listrik berkekuatan 1 PK yang sewaktu-waktu dapat digunakan karena pada waktu itu arus listrik sering mati-hidup.

Mereka menemukan sebuah rumah atau pondok kecil di Lubang Buaya yang didekatnya terdapat sebuah pohon besar.

Dilakukan pencarian di sekitarnya dan ditemukan sebidang tanah yang sudah tidak digunakan, tetapi terlihat tanda mencurigakan seperti baru dipakai.

Di tempat itu, tumpukan dedaunan dikorek-korek dan terlihat permukaan sebuah sumur tua.

Karena tidak memiliki peralatan untuk menggali tanah, mereka meminta bantuan warga sekitar untuk menggali sumur itu.

Tak berapa lama, muncul pasukan RPKAD dipimpin Mayor C I Santoso dengan membawa agen polisi Sukitman sebagai petunjuk jalan, dan ikut pula ajudan Jenderal Ahmad Yani, Kapten CPM Subardi.

“Setelah mendapat penjelasan dari kami dan dicocokkan dengan keterangan agen polisi tersebut,” kata Maulwi, “penggalian dilanjutkan.”

Penggalian sulit dilakukan karena lubang sumur itu hanya pas untuk satu orang.

Proses penggalian memakan waktu lama.

Hari mulai gelap, belum ditemukan tanda-tanda yang mencurigakan.

Generator milik Cakrabirawa dihidupkan untuk menerangi proses penggalian.

Lewat tengah malam mulai tercium bau tak sedap.

Setelah penggalian cukup dalam dan terus digali, akhirnya ditemukan sebuah tangan.

Penggalian dihentikan sementara karena orang-orang tidak tahan dengan bau yang keluar dari sumur.

Setelah berunding dengan CI Santoso, disepakati untuk melaporkan hal itu kepada Pangkostrad Mayjen Jenderal Soeharto guna instruksi selanjutnya.

Dan, untuk penggalian selanjutnya, diperlukan tenaga dan peralatan khusus misalnya masker dan tabung oksigen seperti yang dimiliki pasukan katak KKO.

Saat itu sudah pukul 03.00 WIB.

“Rombongan saya pulang untuk shalat subuh dan istirahat karena mulai merasa flu,” kata Maulwi.

“Selanjutnya, saya perintahkan Letnan Kolonel Marokeh Santoso, Kepala Staf Resimen Cakrabirawa, untuk menggantikan dan mewakili saya. Jadi, tidak benar sama sekali, berita yang mengatakan bahwa Presiden Soekarno mengetahui peristiwa penculikan G30S itu. Dan, tidak pernah ada perintah Presiden kepada kami untuk menghilangkan jejak para jenderal yang diculik.”(intisari)