Budi Arie Setiadi Sebut Jutaan Pendukung Akan Kawal Pelantikan Jokowi-Maruf, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Kiai Maruf Amin akan segera dilantik.

Para pendukungnya pun tengah bersiap menggelar acara menyambut pelantikan presiden dan wakil presiden, 19 Oktober mendatang.

Dikatakan Ketua Umum Ormas Projo Budi Arie Setiadi persiapan dilakukan setelah sejumlah pemimpin kelompok pendukung atau relawan bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka , Jumat sore (27/9/2019).

"Teknisnya sedang diatur. Tapi antusiasme tinggi. Jutaan pendukung Jokowi siap hadir," kata Budi Arie Setiadi kepada pers pada Sabtu (28/9/2019) dikutip dari Tribunnews.

Dilansir dari Tribunnews, kemarin, seluruh pendukung bertemu Presiden di Istana.

Mereka yang hadir di antaranya Kris Budiharjo, Andi Gani Nena Wea, Dedi Mawardi, Budi Arie Setiadi, Mustar, dan beberapa tokoh lainnya.

Tokoh-tokoh pendukung tersebut melakukan petemuan secara tertutup dengan Jokowi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang diambil Presiden.

Ditemui usai pertemuan, Andi menolak berkomentar banyak. Andi Gani menegaskan pertemuan dengan Presiden Jokowi hanya silaturahmi.

"Intinya silaturahmi dan kami menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan apapun untuk kebaikan negeri ini," kata Andi.

Budi Arie memastikan kembali, tidak ada acara hura-hura apalagi di sejumlah daerah sedang dilanda musibah.

Budi mencontohkan, seperti asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Namun, ia memastikan kemenangan mandat rakyat harus disyukuri dan dijaga.

Presiden Jokowi lanjutnya, sudah mengusulkan dan meminta tanggal pelantikan dimajukan sehari menjadi Sabtu, 19 Oktober 2019.

Menurut jadwal KPU pelantikan digelar 20 Oktober.

Budi Arie tidak membantah masih ada kekhawatiran masyarakat mengenai gangguan dari penumpang gelap demokrasi.

Menyampaikan aspirasi termasuk berupa unjuk rasa sangat dihargai.

Tapi ketidakjujuran dan motif politik destruktif yang harus diwaspadai.

Budi Arie menyatakan pelantikan bukan hanya persoalan Jokowi-Kiai Maruf Amin, melainkan lebih pada menghormati agenda kenegaraan hasil penyerahan mandat rakyat melalui Pemilu 2019.

Oleh karena itu jangan ada yang coba-coba mengganggu apalagi membatalkannya.

"Setiap manusia memiliki batas kesabaran. Mari kita sambut pelantikan presiden dan wakil presiden, Jokowi-Kiai Maruf Amin dengan penuh suka cita dan harapan yang positif," mantan aktivis UI 1998 ini menegaskan.

Siapa Budi Arie Setiadi?

Dilansir dari wikipedia, Budi Arie Setiadi akrab dengan panggilan Budi Arie atau teman akrabnya memanggil dengan nama Muni.

Ia adalah relawan, aktivis sosial, politikus, dan pengusaha.

Ia dikenal sebagai pendiri dan Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat terbesar pendukung Joko Widodo.

Pernyataannya sering menjadi rujukan media sebagai sikap relawan pendukung terhadap pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla.

Aktivisme

Budi Arie Setiadi terkenal aktif di gerakan mahasiswa.

Ia dipercaya memimpin gerakan mahasiswa sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM ) FISIP UI 1994 dan juga Presidium Senat Mahasiswa UI (1994/1995).

Ia aktif mendirikan dan membina Forum Studi Mahasiswa (FSM ) UI dan juga Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM ) UI.

Ia juga aktif di bidang pers kemahasiswaan dengan menjadi Redpel Majalah Suara Mahasiswa UI pada tahun 1993-1994.

Ia juga menjadi Ketua ILUNI UI Jakarta (1998-2001) dan mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta (GSJ) dan Masyarakat Profesional Indonesia (MPI).

Semasa gerakan reformasi mahasiswa UI pada tahun 1998, bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI juga membidani lahirnya Keluarga Besar ( KB ) UI.

Saat reformasi bergejolak 1998, ia menginisiasi dan mendirikan surat kabar yang kritis, " BERGERAK " pada tahun 1998.

Bersama wartawan Tempo yang baru saja dibredel, ia aktif mengelola mingguan Media Indonesia pada tahun 1994-1996.

Selanjunya bersama beberapa seniornya ia ikut menjadi bagian awal dari berdirinya Mingguan Ekonomi Kontan.

Budi menjadi jurnalis Kontan dari tahun 1996 hingga 2001.

Sebagai politikus, Budi Arie pernah menjadi Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta (2005-2010) dan juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

Ia kemudian mendirikan PROJO, kelompok relawan darat terbesar pendukung Joko Widodo, sejak Agustus 2013.

PROJO kemudian berjuang mengumpulkan aspirasi pencapresan Jokowi sebelum dideklarasikan PDIP secara resmi, melawan arus pencapresan Megawati dengan wakil presiden Jokowi yang ramai saat itu, dan akhirnya Jokowi berhasil menjadi Presiden Ketujuh Republik Indonesia.

Selain menjadi Ketua Umum PROJO, saat ini Budi Arie juga menjadi Dewan Penasihat ILUNI UI.

Pencapresan Joko Widodo

Pada tahun 2013, menjelang proses Pilpres 2014, PDIP masih memiliki wacana untuk kembali mencalonkan Megawati, dengan beberapa pilihan Cawapres, antara lain Joko Widodo.

Namun suara akar rumput lebih menginginkan adanya calon presiden baru dan dilakukannya proses penyegaran figur calon presiden.

Hal ini berkaca kepada pengalaman kalahnya pasangan Megawati dan Prabowo pada tahun 2009.

Namun sebaliknya, beberapa kader justru resisten terhadap hasil survei yang terus mengunggulkan Joko Widodo sebagai calon presiden.

Kader dan simpatisan PDIP yang menamai dirinya sebagai Pro-Jokowi kemudian melakukan deklarasi pada 21 Desember 2013, yang terdiri dari penggerak Posko Gotong Royong Megawati 1998.

Mereka lalu bergerak dari satu DPC ke DPC lainnya untuk menggalang dukungan terhadap pencapresan Jokowi.

Ini sebagai respon usulan di dalam internal pengurus, contohnya saat Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan Oktober 2013.

Saat ini PROJO sudah berkembang dan hadir di seluruh Provinsi di Indonesia.

Pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sudah berkali-kali mendapat tekanan secara politik.

Contohnya saat Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2013.

Dibahas sejak Jokowi menjabat tahun 2012, APBD senilai 49,9 Triliun tersebut baru disahkan DPRD pada tanggal 28 Januari 2013.

Hal ini disebabkan alotnya perdebatan mengenai KUAPPAS.

Anggaran diutak-atik sehingga perdebatan berlangsung panas dan diwarnai aksi walkout beberapa anggota DPRD.

Dengan naik menjadi Presiden, diharapkan Jokowi bisa terlepas dari intrik dan tarik ulur di DPR.

Walaupun demikian, tetap saja Jokowi harus menghadapi kubu oposisi yang jauh lebih besar.

Koalisi Merah Putih menguasai 350 kursi atau 64 persen suara di parlemen, berbanding 270 kursi atau hanya 36 persen.

Inilah yang menyebabkan perlunya dukungan politik di luar parlemen yang terwujud dalam bentuk kekuatan relawan seperti Projo untuk mengelola opini publik.

Adanya dukungan akar rumput membantu Jokowi dalam menghadapi pertarungan-pertarungan politiknya.

Pemilihan Presiden 2019

Seperti pada 2014, Projo mendukung pendaftaran kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019, tetapi beberapa kontroversi sempat merebak seputar pemilihan calon wakil presiden.

Setelah pertentangan mengenai siapa figur yang pantas, Jokowi akhirnya memilih Ma'ruf Amin.

Projo menyatakan mendukung siapapun calon pendamping yang dipilih Jokowi.

Data Diri:

Nama: Budi Arie Setiadi

Nama Lain: Budi Arie/ Muni

Lahir: 20 April 1969

Tempat Lahir: Jakarta

Pendidikan: SD Fons Vitae II Jakarta

SMP Fons Vitae II Jakarta

SMA Kolose Kanisius Jakarta pada tahun 1988

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI (1996)

S2 Managemen Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, lulusan tahun 2006

Media sosial

Facebook: Budi Arie Setiadi

Twitter: @budimunie98

Situs: budiariesetiadi.com

Sumber berita: https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/28/budi-arie-setiadi-jutaan-pendukung-kawal-pelantikan-jokowi-kiai-maruf?page=2

Foto: Tribunnews.com/Dahlan Dahi
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Projo, Budi Arie Setiadi.