Didemo Pelajar dan Mahasiswa, DPRD Jeneponto Sepakat Tolak Revisi UU KPK

Didemo Pelajar dan Mahasiswa, DPRD Jeneponto Sepakat Tolak Revisi UU KPK

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - DPRD Jeneponto menolak revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Koropsi (KPK) jika itu melemahkan.

Hal tersebut diungkapkan wakil ketua dua DPRD Jeneponto Imam Taufiq di hadapan ratusan pengunjuk rasa di halaman kantor DPRD Jl Pahlawan, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Jumat (27/9/2019) kemarin.

"Kami di DPRD Jeneponto itu sepakat menolak Revisi UU KPK jika itu melemahkan KPK," kata pria yang akrab disapa Imam disambut tepuk tangan pengunjuk rasa.

Baca: VIDEO: Ini Alasan Siswa Jeneponto Ikut Demo Bareng Mahasiswa Tolak RKUHP dan RUU KPK

Baca: VIDEO: Begini Aksi Kapolres Jeneponto Tenangkan Pengunjuk Rasa yang Mulai Anarkis

Baca: VIDEO: Intip Suasana Unjuk Rasa Tolak RKUHP dan Revisi UU KPK di Kantor DPRD Jeneponto

Menurut Imam Taufiq meski tak semua anggota DPRD Jeneponto tak menemui pengunjuk rasa namun bebeberapa perwkilan yang hadir sudah representasi faraksi di DPRD.

Bahkan suami dari kadis DMPTSP Jeneponto itu menjadi jaminan untuk mendapatkan 40 tanda tangan penolakan revisi UU KPK.

"Kami yang hadir saat ini telah merepresentasikan semua fraksi di DPRD Jeneponto dan apa tuntutannya kami akan sampaikan keanggota lainnya," tuturnya.

"Jika ada MOU yang mau ditanda tangani maka saya jadi jaminan 40 anggota dewan yang ada akan sama-sama menandatanganinya, silahkan buat formatnya atau kami yang buat," pungkasnya.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jeneponto gelar unjuk rasa tolak RKUHP dan revisi UU KPK.

Tak hanya mahasiswa aksi unjuk rasa tersebut juga diikuti puluhan siswa yang masih berseragam pramuka.

Aksi unjuk rasa yang juga diikuti organisasi kemahasiswaan dimuali dengan orasi dan bakar ban bekas di simpang tiga Belokallong, Jl Lanto Dg Pasewang, Kecamatan Binamu, Jeneponto.

Dilanjutkan long march sekitar 3 kilometer menuju kantor DPRD Jl Pahlawan, Kecamatan Binamu, Jeneponto.

Depan gedung perwakilan rakyat tersebut massa aksi tolak RKUHP dan revisi UU KPK kembali bakar ban dan melakukan orasi.

Hingga akhirnya mereka diterima sekitar 17 dari 40 anggota DPRD Jeneponto yang telah dilantik di halaman kantor wakil rakyat tersebut.

Diketahui, untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jeneponto sedikitnya 282 personel gabung disiagakan.