Tribun Wiki

24 September 1999 Terjadinya Tragedi Semanggi II, Begini Kisahnya

Salah satunya, jika disahkan, sejumlah LSM berpandangan, UU PKB akan menjadi pembenaran bagi TNI untuk melakukan operasi militer.

24 September 1999 Terjadinya Tragedi Semanggi II, Begini Kisahnya
(KOMPAS/SUHARTONO)
Suasana kerusuhan tragedi Semanggi II. Tragedi ini diawali dengan aksi mahasiswa dan rakyat menentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB).Tokoh-tokoh partai politik, mahasiswa, buruh, lembaga nonpemerintah, profesional, dan kelompok masyarakat sipil lainnya, Sabtu (25/9), mengutuk tindakan (penembakan) brutal aparat keamanan (TNI/Polri) yang mengakibatkan enam orang tewas dan lebih dari 100 luka-luka dalam Tragedi Semanggi II, 23-24 September 1999. 

Beberapa anggota PPRM langsung memadamkannya.

Tak lama kemudian, aparat menyerbu mahasiswa dengan rentetan tembakan dan pukulan.

Situasi ini, tulis Kompas, mengingatkan Tragedi Semanggi I yang terjadi pada November 1998 di lokasi yang sama.

Mahasiswa UI jadi korban

Pada Jumat (24/9/1999) malam, terjadi tembakan membabi buta dari aparat, padahal situasi sudah mengarah damai.

Hal itu terjadi beberapa saat setelah Kapuspen Hankam/TNI saat itu, Mayjen TNI Sudrajat mengumumkan penundaan pengesahan RUU PKB.

Tembakan aparat berasal dari atas truk yang sedang melaju ke arah kumpulan warga dan mahasiswa yang berada di sekitar RS Jakarta.

Lokasi RS Jakarta berada di dekat Kampus Atma Jaya, Jalan Jenderal Sudirman.

Tembakan brutal ini mengakibatkan dua orang tewas di tempat, belasan lainnya mengalami luka-luka.

Pada malam hari, saat warga sudah kembali ke rumahnya dan situasi mulai tenang, kembali terjadi berondongan tembakan di jalan menuju RS Jakarta.

Dua orang tewas, salah satunya Yun Hap, mahasiswa semester 7 Jurusan Elektro, Fakultas Teknik UI.

Tragedi Semanggi

Dilansir dari wikipedia, Tragedi Semanggi menunjuk kepada 2 kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil.

Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I terjadi pada tanggal 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil.

Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka.

Tragedi II

Pada tanggal 24 September 1999, untuk yang kesekian kalinya tentara melakukan tindak kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa.

Kala itu adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB) yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer.

Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UU PKB.

Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Yun Hap meninggal dengan luka tembak di depan Universitas Atma Jaya.

Daerah lain

Selain di Jakarta, pada aksi penolakan UU PKB ini korban juga berjatuhan di Lampung dan Palembang.

Pada Tragedi Lampung 28 September 1999, 2 orang mahasiswa Universitas Lampung, Muhammad Yusuf Rizal dan Saidatul Fitriah, tewas tertembak di depan Koramil Kedaton.

Di Palembang, 5 Oktober 1999, Meyer Ardiansyah (Universitas IBA Palembang) tewas karena tertusuk di depan Markas Kodam II/Sriwijaya.

Peringatan

Pada tanggal 14 November 2005, para mahasiswa menaburkan bunga di Jl. Sudirman tepat di depan kampus Universitas Atma Jaya untuk memperingati tujuh tahun Tragedi Semanggi I.

Sehari sebelumnya, peringatan Tujuh Tahun Tragedi Semanggi I diadakan di Sekretariat Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM (JSKK), Jalan Binong 1A, samping kompleks Tugu Proklamasi.

Dimulai dengan konferensi pers, diskusi, dan ditutup dengan pemutaran film dokumenter Perjuangan Tanpa Akhir karya AKKRa (Aliansi Korban Kekerasan Negara).

Pengusutan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam pertemuannya dengan Presiden Habibie saat itu meminta pemerintah untuk memberi penjelasan tentang sebab dan akibat serta pertanggungjawaban mengenai peristiwa tanggal 13 November itu secara terbuka pada masyarakat luas karena berbagai keterangan yang diberikan ternyata berbeda dengan kenyataan di lapangan. (Kompas, 16 November 1998).

Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, dalam jumpa pers di Hankam mengakui ada sejumlah prajurit yang terlalu defensif dan menyimpang dari prosedur, menembaki dan memukuli mahasiswa.

Namun, Wiranto menuduh ada kelompok radikal tertentu yang memancing bentrokan mahasiswa dengan aparat, dengan tujuan menggagalkan Sidang Istimewa.

Pengadilan HAM ad hoc

Harapan kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II untuk menggelar pengadilan HAM ad hoc bagi para oknum tragedi berdarah itu dipastikan gagal tercapai.

Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 6 Maret 2007 kembali memveto rekomendasi tersebut.

Putusan tersebut membuat usul pengadilan HAM kandas, karena tak akan pernah disahkan di rapat paripurna.

Putusan penolakan dari Bamus itu merupakan yang kedua kalinya.

Sebelumnya Bamus telah menolak, namun di tingkat rapim DPR diputuskan untuk dikembalikan lagi ke Bamus.

Hasil rapat ulang Bamus kembali menolaknya.

Karena itu, hampir pasti usul yang merupakan rekomendasi Komisi III itu tak dibahas lagi.

Rapat Bamus dipimpin Ketua DPR Agung Laksono.

Dalam rapat itu enam dari sepuluh fraksi menolak.

Keenam fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi PBR, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD).

Sementara fraksi yang secara konsisten mendukung usul itu dibawa ke paripurna adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi PAN, dan Fraksi PDS.

Keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR, ini menganulir putusan Komisi III-yang menyarankan pimpinan DPR berkirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc-membuat penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia Trisakti dan Semanggi semakin tidak jelas.

Pada periode sebelumnya 1999-2005, DPR juga menyatakan bahwa kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran berat HAM.

Tanggal 9 Juli 2001 rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Pansus TSS, disampaikan Sutarjdjo Surjoguritno. Isi laporan tersebut:

F-PDI P, F-PDKB, F-PKB (3 fraksi) menyatakan kasus Trisakti, Semanggi I dan II terjadi unsur pelanggaran HAM Berat.

Sedangkan F-Golkar, F- TNI/Polri, F-PPP, F-PBB, F -Reformasi, F-KKI, F-PDU (7 fraksi) menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus TSS.

Tentang Tragedi Semanggi:

Nama: Tragedi Semanggi

Waktu: 24 September 1999 (Tragedi Semanggi 2)

Film dokumenter:

- Student Movement in Indonesia, produksi Jakarta Media Syndication, 1999 (Youtube)
- Film dokumenter tentang gerakan mahasiswa Indonesia selama tahun 1998. Versi aslinya dengan narasi dan teks berbahasa Inggris. Diputar di bioskop-bioskop di Indonesia dengan judul Tragedi Jakarta 1998.

- Perjuangan Tanpa Akhir, produksi Aliansi Korban Kekerasan Negara (AKKRa), 2005
Film dokumenter berdurasi 28 menit ini bercerita tentang perjuangan orang tua korban Tragedi Trisakti (1998), Semanggi I (1998), dan II (1999) dalam upaya mereka meraih keadilan.

- Indonesian Student Revolt. Don’t Follow Leaders, produksi Offstream, 2001
Film dokumenter tentang perjalanan gerakan mahasiswa Indonesia dari 1966-1998.

Sumber berita: https://mataram.tribunnews.com/amp/2019/09/24/kilas-balik-hari-ini-20-tahun-lalu-24-september-1999-tragedi-semanggi-ii?page=all
Foto: Suasana kerusuhan tragedi Semanggi II. Tragedi ini diawali dengan aksi mahasiswa dan rakyat menentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB).Tokoh-tokoh partai politik, mahasiswa, buruh, lembaga nonpemerintah, profesional, dan kelompok masyarakat sipil lainnya, Sabtu (25/9), mengutuk tindakan (penembakan) brutal aparat keamanan (TNI/Polri) yang mengakibatkan enam orang tewas dan lebih dari 100 luka-luka dalam Tragedi Semanggi II, 23-24 September 1999. (KOMPAS/SUHARTONO)

Penulis: Nur Fajriani R
Editor: Ina Maharani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved