Tolak Revisi UU KPK dan Kenaikan Iuran BPJS, PB HMI Intruksikan Turun ke Jalan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pengurus Besar Himpunan Islam Mahasiswa (HMI) MPO mengintruksikan seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat di seluruh Indonesia untuk ikut turun ke jalan dalam aksi menyikapi kebijakan pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PB HMI MPO Zuhad Aji Firmantoro dalam rilisnya, Senin (23/09/2019).

Menurut Zuhad pada tangggal 20-22 September 2019 telah dilaksanakan rapat pleno Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) di Kaliurrang Yogyakarta dengan melibatkan perwakilan cabang se-Indonesia.

Bersaing dengan Ketuanya Maju di Pilkada Bulukumba 2020, Puang Tamo Siap di PAW

Kemenristekdikti RI Gandeng Balitbangda Sulsel Perkuat Peningkatan Daya Saing Daerah

Kakak Kaesang Gibran Rakabuming Daftar Calon Wali Kota Solo Mantu Jokowi di Medan, Liat Surveinya

Dalam pleno ini disepakati bersama secara nasional HMI tetap berkomitmen menjaga dan memperkuat amanat reformasi, yang dahulu telah diperjuangkan oleh elemen masyarakat sipil terutama mahasiswa.

Dia mengatakan semangat utama dari gerakn reformasi itu ada dua, yaitu spremasi sipil dan anti korupsi.

Dalam struktur kenegaraan kemudian semangat itu mewujud dalam bentuk undang-undang dan lembaga negara seperti kpk dan mk.

"HMI prcaya bahwa dengan tegaknya supremasi sipil dan budaya anti korupsi yang kuat akan menghantarkan Indonesia menuju cita-citanya, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia," sebutnya.

"Untuk itu maka kami Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) menyatakan sikap sebagai berikut.

Pertama Menolak Undang-Undang perubahan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang dibuat dengan mengabaikan pendapat dari publik," sebutnya.

Kedua .enolak RUU Pertanahan yang dinilai belum menjawab semangat UU Pokok Agraria untuk melawan feodalisme dan kolonialisme.

Bersaing dengan Ketuanya Maju di Pilkada Bulukumba 2020, Puang Tamo Siap di PAW

Kemenristekdikti RI Gandeng Balitbangda Sulsel Perkuat Peningkatan Daya Saing Daerah

Kakak Kaesang Gibran Rakabuming Daftar Calon Wali Kota Solo Mantu Jokowi di Medan, Liat Surveinya

Ketiga menolak RUU KUHP yang mengancam kebebasan berekspresi, berpendapat dan terkesan tidak berpihak pada kaum rentan.

Keempat menolak pemindahan ibukota negara ditengah hutang Indonesia yang menggunung dan kelima menolak kenaikan iuran BPJS yang memberatkan kalangan menengah kebawah.

"Kami menyerukan keada seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat yang peduli terhadap masadepan banngsa untuk aksi turun ke jalan secara damai memgkampanyekan penolakan kebijakan di atas.

Semoga Presiden dan DPR mendengarkan aspirasi kita sebagai warga negara indonesia," imbauanya. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: