Forum Doktor Administrasi Publik Terbentuk

Citizen Reporter Dr. Jusman, S.Kel, M.Si, Melaporkan dari Makassar

Sebanyak 16 orang lulusan Doktor Bidang Ilmu Administrasi Publik menjadi Inisiator, menetapkan suatu wadah yang disebut Forum Doktor Administrasi Publik (FDAP), di Gedung STIMIK Profesional Makassar, sabtu (21/9/2019).

Pada momentum ini, terpilih secara aklamasi diantaranya Ketua FADP, Dr. Asri Yadi Abd. Djalil, M.Pd, serta Sekretaris DR. Zulkarnain Umar, M.Si.

Forum ini untuk menghimpun para Doktor Adminstrasi Publik agar mampu memberikan perhatian, mendorong kepedulian, dan kontribusi pemikiran dalam kaitannya dengan kepentingan-kepentingan publik (public interest).

Ini Lima Film yang Tayang di XXI TSM Makassar, Jadwal, Sinopsis, dan Trailernya, Ada Rambo

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Dilatih Urus Jenazah

2 Link Live Streaming MotoGP 2019 Sirkuit Aragon, Marquez Pole Position Rossi 6 Siapa Naik Podium?

Selain itu, atas berbagai kepakaran para Doktor Administrasi Publik, diharapkan semakin sensitif atas berbagai kebijakan, perubahan kebijakan yang akan dan telah di implementasikan.

Hadirnya FDAP adalah respon kegelisahan masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan, perubahan dan dampak kebijakan pemerintahan yang cukup dilematis.

Selain itu, adanya ruang kritis yang ditimbulkan atas perubahan kebijakan antara ekspektasi pemerintah, keinginan dunia usaha dan masyarakat, tuntutan transformasi organisasi semakin lebih cepat (agilty), namun terkendala berbagai regulasi, perubahan kultur organisasi karena teknologi dan informasi.

Dampak kebijakan lainnya yang merepresentasikan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan dan sebagainya.

Tentunya, Forum ini diharapkan dapat menjadi lembaga independent, mitra pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai konsep Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Selanjutnya Forum Doktor Administrasi Publik/FDAP lebih konsen melaksanakan berbagai kajian tentang isu-isu strategis, kebijakan publik sesuai dengan perkembangan dan dinamika Ilmu administrasi publik.

Meliputi bidang : 1) Hubungan kerjasama antar lembaga, 2) Kajian ilmu Adm Publik, 3) Kajian kebijakan publik, 4) Teknologi informasi dan komunikasi, 5) Penelitian dan pengabdian masyakat/pengembangan.

Dengan demikian, peran ini sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk melakukan berkolaborasi dengan berbagai pihak atau atas kepakaran, untuk lebih memperkaya talahan untuk mewujudkan kebijakan Pemerintahan yang lebih adaptif.

Selain itu, mengedepankan asas manfaat pembangunan Indonesia seutuhnya, sehingga pemerintahan semakin profesional dan masyarakat menjadi sejahtera sesuai cita cita pancasila dan undang undang dasar 1945.

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: