Pilkada Majene Makin Dekat, Usulan Anggaran KPU ke Pemkab Belum Disetujui
KPU Majene telah duduk bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membincang persoalan tersebut. Pembahasanya berlangsung di aula KPU Majene, Jumat
Penulis: edyatma jawi | Editor: Syamsul Bahri
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAJENE - Alokasi dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Majene 2020 belum juga menemui titik terang.
KPU Majene telah duduk bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membincang persoalan tersebut. Pembahasanya berlangsung di aula KPU Majene, Jumat (20/9/2019).
BERLANGSUNG LIVE STREAMING Persela Lamongan vs Arema FC, Siaran Langsung TV Indosiar & Vidio.com
7 Rumah di Kompleks Pesantren Ummul Mukminin Makassar Terbakar
Merasa Tak Korupsi, Kades Takkalala Luwu Utara Pertanyakan Status Tersangka
SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING Persela Lamongan vs Arema via TV Online Indosiar, Akses di Sini
Kadis Damkar Pangkep Hembuskan Nafas Terakhir di RS Pelamonia
Sayangnya belum dicapai kesepakatan terkait nominal dana yang akan dicantumkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Ketua KPU Majene, Arsalin Aras menjelaskan, kebutuhan biaya Pilkada 2020 diusulkan sebesar Rp25,9 miliar.
Anggaran tersebut diharapkan termuat dalam APBD perubahan 2019 dan APBD pokok 2020.
"Namun dalam rapat koordinasi tersebut belum dicapai kesepakatan jumlah nominal dana hibah," jelas Arsalin Aras.
Ia berharap pengucuran dana Pilkada 2020 dapat diakomodir lebih awal melalui APBD perubahan 2019.
Jumlah yang diusulkan KPU Majene untuk APBD perubahan 2019 minimal Rp1 miliar. Sedangkan Rp24,9 miliar diharapkan terpenuhi melalui APBD 2020.
"Semoga usulan ini tidak ada kendala atau dipenuhi oleh pemkab," harapnya.
Untuk usulan tersebut, Tim Anggaran Pemkab Majene meminta waktu untuk berkonsultasi ke Kemendagri.
Rencananya tim anggaran akan berangkat ke Jakarta, 24 September mendatang.
Konsultasi tersebut bertujuan menanyakan kepastian hukum terhadap mekanisme dan tata cara penetapan nilai hibah. Itu juga sebagai upaya finalisasi nominal kebutuhan anggaran Pilkada 2020.
NPHD Pilkada 2020 mesti dirampungkan awal Oktober 2019. Sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020, NPHD harus diteken 1 Oktober 2020. (Tribun Majene.com)
Laporan Wartawan Tribun Timur, @edyatmajawi
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
![[FULL] Ramai Desakan MBG Dihentikan Imbas Keracunan Massal, Pakar: Perbaiki, Jangan Ditutup-tutupi!](https://img.youtube.com/vi/Dwu9kx1Eo6Y/mqdefault.jpg)
