Setujui Revisi UU KPK, Presiden Jokowi dan DPR RI Disebut Berkonspirasi Lucuti Kewenangan KPK

Presiden Joko Widodo menerbitkan surat presiden (surpres) yang ditujukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (11/9/2019).

Setujui Revisi UU KPK, Presiden Jokowi dan DPR RI Disebut Berkonspirasi Lucuti Kewenangan KPK
Istimewa
Setujui Revisi UU KPK, Presiden Jokowi dan DPR RI Disebut Berkonspirasi Lucuti Kewenangan KPK 

Setujui Revisi UU KPK, Presiden Joko Widodo dan DPR Dituding Berkonspirasi Lucuti Kewenangan KPK

TRIBUN-TIMUR.COM-Presiden Joko Widodo menerbitkan surat presiden (surpres) yang ditujukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (11/9/2019).

Dalam Surpres Jokowi disebutkan akan dilakukan pembahasan mengenai revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Dikutip dari Kompas.com, KPK pun menyesali sikap Presiden Jokoiw dan DPR yang seolah menyembunyikan sesuatu dalam pembahasan revisi UU KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif menyatakan, revisi UU KPK merupakan preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia.

Kisah Timor Timur Lepas dari NKRI hingga Pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie Ditolak MPR RI

Deretan Prestasi dan Penghargaan BJ Habibie dari Pemerintah Indonesia, Jerman, Italia, hingga Belgia

Mahfud MD Bongkar Pengorbanan Terbesar BJ Habibie saat Jadi Presiden, Bukti Tak Tergiur Kekuasaan

Menurut Laode, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah berkonspirasi untuk melucuti kewenangan KPK.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif (Kompas.com)

"Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, di mana DPR dan pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-sekurangnya memberitahu lembaga tersebut (KPK) tentang hal apa yang akan direvisi. Ini jelas bukan adab yang baik," kata Laode dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Kamis (12/9/2019).

Diketahui, kini revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK akan dibahas oleh pemerintah dan DPR usai Presiden Joko Widodo menerbitkan surat presiden (surpres) pada kemarin Rabu (11/9/2019).

"Tidak ada sedikitpun transparansi dari DPR dan pemerintah," ungkap Laode.

Surpres yang dikirimkan ke DPR berisi penjelasan dari Presiden bahwa ia telah menugaskan menteri untuk membahas UU KPK bersama dewan.

Halaman
1234
Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved