Baca tanpa iklan
Kisah Timor Timur Lepas dari NKRI hingga Pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie Ditolak MPR RI
TRIBUN-TIMUR.COM-Tepat pada 30 Agustus 1999, Timor Timur resmi lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Timor Timur yang kini bernama Timor Leste tak lagi menjadi bagian dari Indonesia dalam masa pemerintahan Presiden ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie.
Referendum yang didukung PBB itu mengakhiri konflik berdarah sekaligus pendudukan yang dilakukan Indonesia, serta memberi jalan bagi mereka meraih kemerdekaan.
Mahfud MD Bongkar Pengorbanan Terbesar BJ Habibie saat Jadi Presiden, Bukti Tak Tergiur Kekuasaan
Deretan Prestasi dan Penghargaan BJ Habibie dari Pemerintah Indonesia, Jerman, Italia, hingga Belgia
Spanduk maupun bendera mewarnai ibu kota Dili ketika warga turun ke jalan dan merayakan proses transisi Timor Leste (Timor Timur) menjadi negara stabil.
Mahfud MD Bongkar Pengorbanan Terbesar BJ Habibie saat Jadi Presiden, Bukti Tak Tergiur Kekuasaan
Deretan Prestasi dan Penghargaan BJ Habibie dari Pemerintah Indonesia, Jerman, Italia, hingga Belgia
Namun, hanya ada sedikit keadilan bagi keluarga yang menjadi korban setelah pemungutan suara dilaksanakan 1999 silam, dibantu penjaga perdamaian PBB pimpinan Australia.
"Militer dan milisi Indonesia membunuh orang yang memilih menjadikan tempat ini sebagai negara merdeka," ucap Vital Bere Saldanha yang kehilangan empat saudaranya. Pada 30 Agustus 1999, hampir 80 persen rakyat Timor Timur memilih berpisah dari Indonesia, yang sudah menduduki bekas jajahan Portugis itu pada 1975.
Dilansir AFP, pendudukan itu memantik aksi penindakan memilukan selama 24 tahun yang menelan nyawa 250.000 baik karena perang, kelaparan, hingga penyakit.
Namun kegembiraan berubah menjadi duka setelah militer Indonesia dan milisinya menyerbu dengan menghancurkan infrastruktur dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi, dan membunuh 1.400 orang.
Timor Leste, negara yang sebagian besar dari 1,3 juta penduduknya memeluk agama Katolik, baru diakui secara internasional tiga tahun setelah pemungutan suara.
Pertanggungjawaban BJ Habibie Ditolak
Pada tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menggelar sidang istimewa pada 14 Oktober 2019.
Sidang Istimewa pada tahun 1999 dilakukan dengan agenda pidato pertanggungjawaban BJ Habibie sebagai presiden
Setelah BJ Habibie menyampaikan laporan pertanggunajawaban presiden di hadapan seluruh anggota MPR maka MPR
melaksanakan voting (pilihan suara) mengenai tanggapan laporan pertangggungjawaban BJ Habibie.