Kementan Menyiapkan Provinsi Kaltara Penyangga Pangan Ibu Kota Baru
Provinsi Kaltara sebagai penyangga pangan ini merupakan langkah strategis Kementan guna menyediakan pangan Ibu Kota baru
lihat foto
Lebih lanjut Justan menekankan Kinerja Kementan yang bagus ini diikuti juga dengan kinerja pengelolaan keuangan dari BPK dan mendapat penghargaan dari KPK. BPK memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Kementan tiga tahun berturut-turut (2016-2018) atas pemeriksaan penggunaan anggaran. Kementan pun mendapat penghargaan anti gratifikasi dua kali (2017 dan 2018) dari KPK.
“Ini artinya BPK menyatakan penggunaan anggaran Kementan. Kami pun tahu permasalahan di lapangan karena aktif tutun ke lapangan mengecek dan memberikan solusi langsung di lapangan," tandasnya.
Hadir pada penutupan PEDA II Petani-Nelayan ini, Asisten Daerah II Kaltara, Saiful Herman, Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Nurhayati, Kepala Dinas Pertanian Kaltara, Andi Santiaji, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, Direktur Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian, Amirudin Pohan.
PEDA II Petani-Nelayan Provinsi Kaltara dihelat mulai tanggal 9 hingga 12 September 2019, dihadiri petani dan nelayan perwakilan dari seluruh kabupaten di Provinsi Kaltara. (*)
