Gubernur Maluku Murad Ismail Nyatakan Perang ke Susi Pudjiastuti, Menteri KKP Kirim 5 Orang Ini

Pantauan di lapangan, pada pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu, Gubernur Murad Ismail ikut didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Romelus Far Far.

Wartawan yang telah lama menunggu pun tidak diizinkan untuk mengambil gambar.

“Mohon maaf bisa di luar dulu,” kata salah seorang petugas pamong praja yang berjaga di depan ruang kerja gubernur.

Profil, Foto & Jejak Digital Veronica Koman Tersangka Kasus Papua, Ternyata Bukan Orang Sembarangan

Menebak Sosok R Pengirim Bunga untuk Luna Maya, Ariel Noah atau Reino? Pakar Grafologi Sebut 1 Nama

5 September dalam Sejarah: Mandala Air Meledak, 149 Orang Tewas Termasuk Gubernur Sumut, 18 Selamat

Memanas, Elza Syarief & Hotman Paris Saling Sindir Soal Bau Pesing, Sebut Tisu Basah dan Nenek-nenek

Lowongan Kerja BUMN - Telkom Group Cari Karyawan, Lulusan S1, Batas 17 September, Link Daftar Online

Murad Ismail Nyatakan Perang ke Susi Pudjiastuti

Sebelumnya, Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan perang ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Murad menilai kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi telah merugikan Maluku.

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).

Murad menjelaskan, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.

Namun, Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor itu.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah,” katanya.

Menurut Murad, sejak pemberlakuan moratorium oleh Susi, tercatat ada 1.600 kapal ke laut Aru.

Namun, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.

“Setiap bulan ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ujarnya.

Murad mengatakan, aturan 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan pusat sangat merugikan Maluku.

Hal itu disebabkan nelayan Maluku tidak diperbolehkan melakukan penangkapan di zona tersebut.

"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai. Ini daratan punya saya,” kata Murad.