Sekprov Sulbar Ingin Pengelolaan Hutan Dikelola dengan Baik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Sekertaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menuturkan, dalam rangka pengelolaan hutan yang baik, dibutuhkan perencanaan yang matang dengan melibatkan instansi dan pihak terkait.

Hal itu disampaikan Sekprov pada pembukaan rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan tahun 2020, di ruang Kenari Grand Maleo Hotel, Jl Yos Sudarso, Mamuju, Selasa (3/9/2019) kemarin.

Pengelolaan Keuangan Desa Gowa Ditinjau Kemenko PMK RI

Vina Garut & Rayya Mulai Beda Pengakuan, Tertekan Tapi Sampai Punya 50 Video Berzina, Siapa Bohong?

Pemkab Banggai Sulteng Salurkan Zakat ASN Lewat Rumah Zakat

Hari Pelanggan Nasional, Astra Motor Makassar Bagikan Souvenir

Sudah 133 Pengendara Kena Tilang Selama Operasi Patuh di Jeneponto, Ini Rinciannya

"Diharapkan setiap tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan, dapat dimusyawarahkan melalui koordinasi antar instansi, serta partisipasi para pihak pelaku pembangunan,"kata Idris.

Menurutnya, hal ini sangat penting, mengingat dokumen adalah dasar utama dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan pada tahun berikutnya.

Dikatakan, dalam pengelolaan sektor kehutanan dibutuhkan berbagai upaya, misalnya pemanfaatan kebijakan satu peta melalui penggunaan teknologi, agar memudahkan pengawasan terhadap area hutan.

"Dengan kebijakan itu dapat memudahkan melakukan kontrol terhadap area hutan, dimana dari ketinggian tertentu kita bisa memonitoring bagaimana kondisi hutan di daerah, kecamatan dan desa tertentu, bahkan dengan kebijakan itu, kita bisa secara live melihat jangan-jangan ada penebangan pohon di hutan,"terang Idris

Untuk itu, melalui kesempatan tersebut, Idris meminta Dinas Kehutanan Sulbar dan pihak terkait lainnya untuk mendemonstrasikan kebijakan tersebut di Sulbar.

"Saya titipkan kebijakan ini dapat didemonstrasikan di Sulbar, kalau bisa provinsi ini masuk level yang mendahului, bahkan unggul dalam hal tersebut di regional ini. Kominten saya, provinsi ini harus yang terbaik dalam pemanfaatan kebijakan satu peta ini di sektor kehutanan,"ujar mantan kepada LAN Makassar itu.

Selain itu, Idris juga menitipkan beberapa hal kepada jajaran kehutanan, diantaranya agar memasukkan program dan kegiatan yang terkait langsung dengan rehabilitasi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), pengembangan hasil hutan bukan kayu dan aneka usaha kehutanan, perlindungan dan pengamanan hutan, serta percepatan operasional KPH agar bisa mandiri.

Idris berharap, sumbangan pikiran dan tenaga seluruh peserta dalam forum itu, dapat bermanfaat dan mampu menghasilkan sinergitas perencanaan yang baik, demi kemajuan pembangunan di Sulbar.

Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Fakhruddin mengatakan, rakor tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terhadap para peserta dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan di sektor kehutanan pada 2020.

Fakhruddin mengungkapkan, lahan di Sulbar sudah banyak mengalami degradasi, yaitu sebanyak kurang lebih 300 ribu hektar, dari kondisi eksisting kawasan hutan yang sebesar 1,069 juta hektar. Sedangkan tutupan lahan yang masih bagus sebanyak 800 ribu hektar.

Menurut Fakhruddin, banyaknya lahan yang sudah terdegradasi tersebut, disebabkan berbagai faktor, seperti potensi tambang dan budaya masyarakat itu sendiri.
"Lahan itu terdegradasi oleh tambang seperti yang ada di Kalumpang, sedangkan faktor perilaku atau budaya masyarakat adanya ladang berpindah"beber Fakhruddin

Untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan yang telah terdegradasi, Fakhruddin mengatakan, pihaknya akan merangkul berbagai pihak.

Seperti generasi muda, pramuka dan pecinta alam, agar aktif bersama dengan berbagai sumber pendanaan, baik APBD, APBN, swadaya masyarakat, CSR daan lainnya.