OPINI

OPINI - Hak Angket dan The Squad

Heran juga, di Jakarta sekelas ‘dukun’ jam tangan pun tahu gerilya pengawasan dilakukan oleh anggota DPRD Sulsel melalui Hak Angket.

OPINI - Hak Angket dan The Squad
Handover
Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel, Armin Mustamin Toputiri 

Oleh:
Armin Mustamin Toputiri
Anggota DPRD Sulsel

Setiba di Jakarta, saya bergegas membawa jam tangan bermerek - pemberian seorang sahabat - ke tukang service.

Mendengar dialeg saya, “Bapak, asal Makassar ya?”. Saya menjawab, ya iyya. “Wah, itu gimana Pak ya. Katanya gubernur sana, mau dimakzulkan oleh Anggota DPRD?”.

Loh, dapat informasi dari siapa Pak? “Lihat di tivi dan baca di koran, Pak”. Ya, saya juga mendengar begitu Pak. Jawab saya seadanya, tanpa perlu memperjelas diri sebagai anggota DPRD Sulsel.

Heran juga, di Jakarta sekelas ‘dukun’ jam tangan pun tahu gerilya pengawasan dilakukan oleh anggota DPRD Sulsel melalui Hak Angket.

Menyadarkan saya - kini era bebas informasi - publik semudah, juga secepatnya tahu informasi apa diperbuat oleh orang-orang yang diberi amanah mengurus negara.

Tak terkecuali, wakil rakyat dalam menunaikan fungsinya.

Baca: Aliansi Mahasiswa di Majene Galang Donasi untuk Korban Kebakaran Pasar Topoyo

Miriam Budiardjo menyebutkan tiga fungsi diemban legislator: legislasi, pengawasan, dan anggaran. Di lembaga legislatif manapun, ketiga fungsi itu melekat secara utuh.

Konsokuensi dimiliki atas pembagian ‘Trias Politica’ dalam kekuasaan negara demokrasi. Baik oleh John Locke, maupun Montesquieu, membaginya; (1) Eksekutif, (2) Legislatif, serta (3) Yudikatif.

Pemisahan ketiganya diharap agar tak terjadi penumpukan dominasi kekuasaan yang absolut. Diharap, satu diantara yang lain saling kontrol check and balance meski ketiganya bersesama mengurusi negara.

Halaman
1234
Editor: Aldy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved