KUPA dan PPAS APBDP 2019 Ditanda Tangani, Begini Harapan Gubernur Sulbar

KUPA dan PPAS APBD Perubahan 2019 tersebut ditandatangani dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat

KUPA dan PPAS APBDP 2019 Ditanda Tangani, Begini Harapan Gubernur Sulbar
nurhadi/tribunmamuju.com
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dan Ketua DPRD Sulbar Hj Amalia Fitri Aras tanda tangani KUPA dan PPAS APBD Perubahan Sulbar 2019. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menandatangani rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) ABPD Perubahan 2019.

KUPA dan PPAS APBD Perubahan 2019 tersebut ditandatangani dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat, di gedung DPRD Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Senin (26/8/2019) malam.

Nota kesepakatan bersama ditanda tangani Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar (ABM) dan Ketua DPRD Sulbar Hj Amalia Fitri Aras, dihadiri Wakil Ketua DPRD Harun, sejumlah anggota DPRD dan pimpinan OPD.

Ali Baal usai penandatanganan menuturkan, penandatanganan tersebut dapat dilakukan berkat dukungan, kesungguhan dan kerja keras oleh para anggota dewan yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD.

"Setelah melalui pembahasan terhadap rancangan KUPA, maka dari kesempatan selanjutnya kami akan menyusun dan menyampaikan Ranperda tentang perubahan APBD Tahun 2019 dalam waktu yang singkat,"ujarnya.

Mengingat, lanjut ABM, pemenuhan target yang telah ditentukan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, yakni paling lambat tiga bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir dan atau sebelum tanggal 30 September 2019.

"Saya menyadari, tidak semua rencana yang disepakati dapat kita realisasikan , kita harus tahu bahwa kemampuan serapan anggaran masilah sangat minim, makanya kami perlu waktu perbaikan-perbaikan ke depan dan menyelesaikan anggaran tahun ini secara maksimal agar terhindar dari sisa lebih pembiayaan begitu besar,"kata mantan Bupati Polman dua periode itu.

ABM menambahkan, ditanda tanganinya KUPA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2019, maka semua dalam satu kesatuan pemerintahan daerah pada hakekatnya mempunyai tanggungjawab yang sama sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing, untuk pembangunan daerah.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved