Soal Nilai Ganti Rugi Jalur Rel Kereta Api, DPRD Pangkep Tepati Janji Temui Komisi V DPR RI 

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE-- Legislator Pangkep menepati janji berbicara dengan Komisi V DPR RI yang khusus mengawasi di bidang perkeretaapian di Indonesia.

Ketua Komisi 1 DPRD Pangkep, Umar Haya membenarkan jika pihaknya bersama anggota DPRD Pangkep lainnya telah mengunjungi DPR RI dan berbicara langsung mengenai keluhan warga.

"Iya kemarin, bersama ketua DPRD dan wakil ketua DPRD serta anggota DPRD lainnya, sudah bicara menyampaikan keluhan warga terkait nilai ganti rugi  jalur rel kereta api di Pangkep," kata Ketua Komisi 1 DPRD Pangkep, Umar Haya, Jumat (23/8/2019).

Baca: Angin Kencang, Dua Rumah di Pulau Sarappo Pangkep Rusak

Meski belum ada hasil yang pasti, komisi V DPR RI masih akan mengagendakan rapat selanjutnya bersama lembaga terkait.

"Tadi kita bicara dengan Hamka B. Kadi dari fraksi Golkar. Beliau sudah agendakan pertemuan secepatnya dengan lembaga terkait sebelum 9 September 2019 ," ujarnya.

Umar menyebut, poin-poin yang disampaikan di depan Komisi V DPR RI masih terkait dengan mekanisme penetapan harga.

"Kita tadi sampaikan soal mekanisme penetapan harga, serta informasi awal yang diterima warga kalau ini ganti untung. Karena ganti untung tentu harga sangat jauh beda dengan harga pasaran," ungkapnya.

Umar juga mengaku, selain soal lahan kereta api, anggota DPRD Pangkep lainnya juga menyampaikan kebutuhan warga yang mendesak.

"Sekalian kita ketemu mereka disana, jadi kita usulkan kebutuhan warga yang mendesak seperti kapal rakyat, jaringan internet untuk Liukang Kalmas dan Tangaya dan bendungan Tombolo agar kiranya didanai APBN," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Juli hingga awal Agustus 2019 lalu ratusan pemilik lahan jalur rel kereta api di Pangkep berkali-kali mendatangi kantor DPRD Pangkep.

Kedatangan mereka mempertanyakan terkait nilai ganti rugi lahan jalur rel kereta api yang tidak sesuai.

Selain mendatangi, mereka juga melakukan demo di Tugu Bambu Runcing Pangkep, demo di depan Taman Musafir Jl Poros Sultan Hasanuddin, demo di DPRD Pangkep dan demo di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pangkep.

Legislator Pangkep berjanji akan mengawal permasalahan ini hingga ke tingkat DPR RI dan Dirjen Perkeretaapian.

Laporan Wartawan TribunPangkep.com, @munjidirgaghazali

Baca: Siapa Benny Wenda yang Diduga Ada di Balik Kerusuhan di Papua? Disebut Anggota DPR Effendi Simbolon

Baca: Polisi se-Indonesia Sweeping Operasi Patuh 2019, Cek Jadwal dan Pengendara Diincar, Anda Termasuk?

Baca: Kelakuan Anggota TNI Prada Deri Pramana Tiduri - Hamili 2 Cewek, Lalu Bunuh, hingga Hukuman Diterima

Baca: Mata Najwa - Yang Dilakukan Gus Dur Dulu Tapi Tidak Dilakukan Jokowi Sekarang untuk Warga Papua

Baca: Doa Hari Jumat Dianjurkan Rasulullah SAW, ini 8 Keutamaan & Amalan Jumat Berkah Selain Shalat Jumat

Baca: Wakil Indonesia Mulai Berguguran, Pemain India Kubur Mimpi Anthony Ginting Jadi Juara Dunia 2019

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur