ILC TV One, Rocky Gerung Tanya Ara Seberapa Dekat Anda dengan Presiden? Untung Ada Karni Ilyas

"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT.

Dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia.

Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menambahkan, ibu kota bukan sekadar simbol identitas bangsa.

Menurut dia, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan bangsa.

Karena itu, Presiden mengatakan, pemindahan ibu kota bertujuan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia.

"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa," ucap Jokowi.

"Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," kata dia.

Rencana Jokowi memindahkan ibu kota ini menuai respons beragam dari para elite.

Ada yang mendukung, tak sedikit yang mengkritiknya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Oesman Sapta Odang (OSO), misalnya.

Masih dalam sidang yang sama, OSO mendukung rencana Jokowi memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan.

"Kami mendukung pemerintah untuk segera merealisasikan rencana pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan," ujar OSO.

Dalam pidato tersebut, OSO juga mengatakan, DPD akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah di seluruh Indonesia.

"Kami akan melakukan pemanataun dan evaluasi atas raperda dan perda sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2018," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengkritik rencana pemindahan ibu kota.

Menurut Fahri, Jakarta terlalu bersejarah untuk ditinggalkan.

Sebab, di Jakarta, tersimpan "peninggalan" bersejarah yang diwariskan para pendiri bangsa.

"Sebetulnya sulit meninggalkan Jakarta sebagai ibu kota."

"Terlalu bersejarah legacy dari Bung Karno dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan dari kota ini," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/7/2019).

Ia juga mengatakan, riset pemerintah tentang alasan memindahkan ibu kota terlalu dangkal.

Jokowi pun, menurut Fahri, tidak mendapat "feeding" yang baik dari menteri-menterinya.

Fahri menilai, alih-alih memindahkan ibu kota, akan lebih bijak jika pemerintah melaksanakan pemerataan kebijakan yang tidak hanya di Jakarta, tetapi juga wilayah-wilayah lainnya.

"Saya ingin pemerintah itu mengerti posisi Jakarta," kata dia.(TRIBUN-TIMUR.COM)