Kakanwil Kemenkumham Sulbar Lantik Kepala BPOM Sebagai PPNS

Bahwa sebelum melaksanakan tugas, PPNS di daerah, dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Kakanwil Kemenkumham.

Kakanwil Kemenkumham Sulbar Lantik Kepala BPOM Sebagai PPNS
Kemenkumham Sulbar
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulbar Harun Sulianto, mengambil sumpah jabatan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mamuju, Netty Nurmuliawaty, sebagai Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) di aula Kanwil Kemenkumham Sulbar, Selasa (13/8/19). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulbar Harun Sulianto, mengambil sumpah jabatan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mamuju, Netty Nurmuliawaty, sebagai Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) di aula Kanwil Kemenkumham Sulbar, Selasa (13/8/19).

Pengambilan sumpah dilakukan berdasarkan peraturan Menkumham No 5 tahun 2016. Bahwa sebelum melaksanakan tugas, PPNS di daerah, dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Kakanwil Kemenkumham.

Dalam sambutannya pada pengambilan sumpah tersebut, Harun mengatakan bahwa, kejahatan di bidang obat dan makanan, merupakan kejahatan yang berdampak serius bagi kesehatan masyarakat.

"Produksi dan penjualan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan ilegal, hendaknya diawasi secara ketat", kata Harun.

Harun juga berharap, peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui kepedulian terhadap pangan olahan yang aman, dan mengajak pelaku UMKM membuat jamu atau obat tradisional yang aman, bermutu, serta berdaya saing.

Hal tersebut juga didukung dengan adanya kewenangan penindakan PPNS BPOM sesuai Perpres No 80 Tahun 2017 yang menuntut peningkatan profesionalisme dan perlunya koordinasi dengan penegak hukum lain seperti, Polri dan Kejaksaan.

Sementara itu, kepala BPOM Mamuju Netty Nurmuliawaty, mengatakan bahwa, saat ini pihaknya sementara melakukan sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui Medsos terkait penggunaan kantong plastik.

"Saat ini yang menjadi issu aktual adalah, tentang penggunaan kantong plastik untuk mengemas pangan, terutama plastik hasil daur ulang yang dikhawatirkan berasal dari kantong plastik bekas kemasan pestisida dan zat kimia lainnya yang berbahaya bagi kesehatan", kata Netty usai pengambilan sumpah.

Netty juga menyampaikan bahwa saat ini, BPOM juga telah melakukan Pengawasan Terhadap Makanan Jajanan bagi Anak Sekolah (PJAS) yang beberapa waktu lalu ditemukan adanya kandungan zat kimia berbahaya seperti formalin, boraks dan rhodamin B.

Lebih jauh, Ia juga mengungkapkan bahwa, jajarannya sedang melakukan penyidikan terhadap pelaku pengedaran obat, pangan olahan dan kosmetik ilegal. (*)

Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved