Telat Setor KUA - PPAS, DPRD Khawatir RPJMD Terancam Penalti

"Kita kemarin kembalikan karena KUAPPAS tidak akselerati dengan RPJMD yang telah disepakati bersama," kata anggota Banggar DPRD Sulsel, Wawan Mattaliu

Penulis: Hasan Basri | Editor: Ansar
hasan/tribuntimur.com
Anggota Banggar DPRD Sulsel, Wawan Mattaliu. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum menemukan kesepakatan terkait pembahasan kebijakkan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA -PPAS) untuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020.

DPRD Sulsel telah mengembalikan draf KUA PPAS APBD Provinsi Sulsel, karena  adanya ketidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Kita kemarin kembalikan karena KUAPPAS tidak akselerati dengan RPJMD yang telah disepakati bersama," kata anggota Banggar DPRD Sulsel, Wawan Mattaliu.

ZODIAK CINTA Selasa 6 Agustus 2019 Cancer Curigai Pasangan, Libra Ingat Mantan & Pisces So Sweet

BREAKING NEWS: Sampah Terbakar, Mobil Tangkasaki Keluarkan Asap Tebal di TMP Panaikang

Sekjend Red Gank Jemput Bung Ferry di Bandara

Politisi Partai Hanura mengatakan ketidaksesuaian dimaksud, karena nomenklatur yang muncul melewati ambang batas yang sudah ditetapkan RPJMD.

Jika diteruskan, maka akan keliru dan tidak sesuai dengan hasil pembahasan mengenai kebijakan Gubernur Sulsel dengan DPRD.

"Misalnya di Binamarga pos anggaran sangat besar melewati ambang batas RPJMD. Kemudian Angka hibah tiba tiba melonjak hampir Rp 700 miliat," sebutnya.

Wawan mengaku tidak mempersoalkan besanya angka dana hibah itu. Tapi setidaknya kita lebih mengutamakan persoalan utama di Sulsel.

"Banyak persoalan wajib kita dahulukan. Menyumbang daerah itu baik, tapi lebih kalau persolan wajib kita tuntaskan dulu. Kalau itu sudah selesai, kemudian mau menyumbang 2 sampai 3 triliun itu tidak persoalan" tegasnya.

Namun yang menjadi persoalan lagi kata Wawan, karena hingga saat ini TPAs belum menyetor ulang perbaikan dokumen KUA PPAS yang telah direkomendasikan DPRD.

ZODIAK CINTA Selasa 6 Agustus 2019 Cancer Curigai Pasangan, Libra Ingat Mantan & Pisces So Sweet

BREAKING NEWS: Sampah Terbakar, Mobil Tangkasaki Keluarkan Asap Tebal di TMP Panaikang

Sekjend Red Gank Jemput Bung Ferry di Bandara

Sementara rentan waktu yang dimiliki yang sejatinya harus disepakati paling lambat 10 hari mendatang.

Jika semakin lambat dipastikan akan mengganggu mekanisme penganggaran tersebut.

"Harapan mudah mudahan dalam satu dua hari ada respon dari PPAD sekaitan dengan permintaan perbaikan nomenklatur yang ada," ujarnya.

Ia tidak ingin terperangkap dengan limit batas waktu yang ada.

Dia khawatir jika terus molor ditetapkan bisa terancam akan finalti.

"10 sampai 12 hari harus MOUnya selesai. Yang kita takutkan kalau terlambat ditetapkan kita dapat penalti. Sementara sudah punya tradisi WTP yang baik," ujarnya. (*)

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved