KPID Sulbar Temukan 12 LPB di Mamasa Tak Kantongi IPP

KPID Sulbar menemukan 12 Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) tak mengantongi izin operasional atau Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Mamasa.

KPID Sulbar Temukan 12 LPB di Mamasa Tak Kantongi IPP
Humas KPID Sulbar
Komisioner KPID Sulbar Koordinator Bidang Perizinan, Masram (Humas KPID Sulbar) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Barat, menemukan 12 Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) tak mengantongi izin operasional atau Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Kabupaten Mamasa.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPID Sulbar Koordinator Bidang Perizinan, Masram usai melakukan monitoring bersama Komisioner KPID Sulbar Koordinator Pengawasan Izin Siaran, Busran Riandhy, di Hotel Al-Ikhlas Mamasa, Sabtu (3/8/2019).

"12 lembaga penyiaran ini beroperasi di Kecamatan Tabulahan, Aralle, Mambi, Balla, Tanduk Kalua, Sesena Padang, Messawa, Bambang, Sumarorong dan Kecamatan Messawa,"kata Masram via whatsapp kepada Tribun-Timur.com.

Dikatakan, 12 pelaku usaha LPB tersebut sudah sekian lama mengembangkan usaha TV Kabel namun tidak mengantongi IPP.

"Apalagi menjalin kontrak dengan provider,"ucapnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil monitorin hanya satu LPB yang memiliki Akta Pendirian perusahaan dan SK Pengesahan Badan Hukum dari Menkumham di Mamasa.

Kata Masram, seharusnya semua pelaku usaha dalam bidang jasa ini atau usaha TV kabel, patuh kepada ketentuan yang ada dan mengantongi izin.

"KPID Sulbar terhadap temuan ini, sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, melakukan pendampingan dan mendorong pelaku tersebut untuk segera mengurus kelengkapan administrasi layaknya sebagai perusahaan. Pelaku LPB dapat secara bersama-sama mendirikan perusahaan," jelas Masram.

Sementara itu, Anggota KPID Sulbar Bidang Pengawasan Izin Siaran, Ahmad Syafri Rasyid mengatakan, mengacu pada ketentuan pasal 33 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2002, jelas menyebutkan, "sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran, wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran".

Menurutnya, ketentuan tersebut secara tegas mewajibkan setiap orang atau pihak yang hendak menyelenggarakan penyiaran, wajib terlebih dahulu memiliki IPP.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved