Dialog Bersama Sekprov Sulbar, Ini Rekomendasi Pegiat Literasi

TRIBUN-TIMUR.COM, SULBAR - Sejumlah penggerak literasi diundang untuk berbincang dengan Sekprov Sulbar Muhammad Idris DP.

Penggerak literasi bersama Sekrpov Sulbar dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membahas kelangsungan gerakan literasi di daerah ini.

Mewakili penggerak literasi Sulbar, Thamrin Uai Rangdang menyampaikan sejumlah poin penting terkait perkembangan literasi.

Menurutnya, penggiat literasi merespon positif agenda pertemuan dengan Sekprov Sulbar.

Thamrin mengatakan, pegiat literasi atau pustaka bergerak selama ini beraktivitas secara swadaya. Pegiat menggunakan berbagai media untuk keliling mengggelar lapak baca dan kegiatan literasi lainnya.

"Baik itu onthel, motor, bentor tiga roda bahkan dengan perahu seperti yang digunakan Muhammad Ridwan Alimuddin," jelas Thamrin, Selasa (30/7/2019).

Selain itu, ada pula program penjelajahan atau trip lintas komunitas. Program itu dirangkaikan dengan donasi buku, Alquran, pemeriksaan kesehatan gratis dan pengajaran di berbagai wilayah terpencil.

Wilayah yang dikunjungi diantaranya, Desa Paminggalang, Desa Taukong hingga jelasah Sungai Maloso dan Lenggo' Tutar.

"Semua itu dilakukan untuk melihat secara langsung berbagai persoalan masyarakat kita di daerah terpencil kemudian menjadi rekomendasi untuk pemerintah untuk ditindaklanjuti," ujar Thamrin.

Jumlah pustaka bergerak di Sulbar yang tercatat di pusat kini mencapai 101 komunitas. Adapula penggerak literasi yang aktif namun belum terdaftar.

Penggiat literasi juga mendukung penuh program satu pegawai satu buku (Sapa Buku) yang dicanangkan Pemprov Sulbar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Ia berharap, program Sapa Buku terus berlanjut. Program itu diharapkan dapat membantu komunitas literasi di daerah ini.

Sebab minimnya bahan bacaan menjadi kendala penggerak literasi selama ini. Apalagi program pengiriman buku gratis tiap tanggal 17 juga sudah terhenti.

"Kemudian beberapa rekomendasi yang diharapkan adalah agar ada penguatan dari pemerintah provinsi untuk gerakan literasi masyarakat melalui pustaka bergerak," ujarnya.

Selain itu, lanjut Thamrin, perlu pula memaksimalkan gerakan literasi di sekolah. Gerakan ini dicanangkan sejak 2016. Namun belum ada sekolah percontohan di Sulbar.