Bahas KUA-PPAS APBD, Ini Penekanan Legislator Sulbar
Anggota Banggar Sukri Umar mengatakan, KUA-PPAS APBD Tahun 2020 belum difinalkan, namun yang pastinya ada beberapa penekanan khusus.
Penulis: Nurhadi | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Barat Tahun 2020, mulai dibahas oleh Tim Anggara Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD.
Anggota Banggar Sukri Umar mengatakan, KUA-PPAS APBD Tahun 2020 belum difinalkan, namun yang pastinya ada beberapa penekanan khusus.
"Kami sudah sampaikan khusus untuk pendapatan, itu kita akan genjot karena memang asumsi tahun 2020 itu akan dinaikkan, untuk mencapai target tertentu yang rasional," kata Sukri kepada wartawan di gedung DPRD Sulbar, Senin (29/7/2019).
PROFIL & Perjalanan Karir Dahnil Anzar Jubir Prabowo, Aktivis HAM, Dosen dan Mundur ASN
ASN Pemkot Makassar: Mutasi Pejabat Keras
VIDEO: Kronologi Terungkapnya Kasus Inses di Luwu
Dinas Tenaga Kerja Luwu Timur Fasilitasi Warga Pelatihan di ATS Soroako, Ini Tujuannya
Dalam rapat tersebut, sempat disebutkan bahwa target pendapatan untuk tahun 2020 sekitar Rp 400 miliar, namun masih tarik ulur antara DPRD dan eksekutif.
"Maka diserahkan kepada TAPD untuk menghitung yang lebih realistis. Tapi yang pasti banyak sumber-sumber yang ada yang selama ini belum maksimal,"ungkapnya.
Khusus untuk pajak kendaraan, ada asumsi tahun 2018 - 2019 tidak tercapai, yang tidak bisa ditarik mencapai Rp 62 miliar.
"Berarti ada faktor kinerja yang memang tidak bagus, ini angkanya cukup besar. Bahkan, masih ada hal lain yang menjadi isu utama dalam rapat tadi, termasuk kondisi rumah sakit umum,"ujarnya.
Ia mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi ke depan dalam hal pembayaran di rumah sakit umur daerah (RSUD), sudah harus lebih kredibel dan transparan melalui pemanfaatan teknologi.
"Sekarang ini sudah harus by sistem. Pembayaran harus online, sehingga tidak lagi ada kecurigaan adanya korupsi model lama yang tetap jalan. Saya pikir dengan teknologi sekarang, Gubernur dan Sekpro bisa mengevaluasi masuknya uang dari waktu ke waktu,"tutur politisi Demokrat itu menabahkan.
Sementara Sekertaris Provinsi Dr Muhammad Idris mengatakan, pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan pimpinan DPRD untuk memastikan tahapan-tahapan pebahasan R-APBD 2020.
"Beberapa kesepakatan awal kita ingin dudukkan, supaya dalam pembahasannya nanti tidak terlalu memakan waktu atau tidak berlarut yang akhirnya memperlambat lagi penetapan APBD. Jadi poinnya disitu,"kata Idris selaku ketua TAPD Pemprov Sulbar.
Dikatakan, rapat tersebut merupakan inisiatif bersama DPRD adan pihak eksekutif, dalam rangka mencari kesepakatan awal, misal garis-garis besar dari alokasi anggaran berdasarkan RPJMD yang sudah ditetapkan.
"Soal angka kita belum final, karena kita masih menghitung, misal PAD kira-kira bergeraknya seberapa besar, tapi kalau program itu sudah jelas, prioritas nasional tahun ini adalah isu peningkata daya saing dan SDM sehingga mebuat IPM Sulbar semakin baik,"ujarnya.(tribun-timur.com)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420
Langganan Berita Pilihan
tribun-timur.com di Whatsapp
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
PROFIL & Perjalanan Karir Dahnil Anzar Jubir Prabowo, Aktivis HAM, Dosen dan Mundur ASN
ASN Pemkot Makassar: Mutasi Pejabat Keras
VIDEO: Kronologi Terungkapnya Kasus Inses di Luwu
Dinas Tenaga Kerja Luwu Timur Fasilitasi Warga Pelatihan di ATS Soroako, Ini Tujuannya
