KPU Ajukan Rp 96 M untuk Pilwali, Stafsus Pemkot Makassar: Tidak Mutlak Dipenuhi!
Ridha menyatakan bahwa anggaran Pilwali Makassar 2020 masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 serta APBD
Penulis: Abdul Azis | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Staf Khusus Pemerintah Kota (Stafsus Pemkot) Makassar, Muh Ridha Rasyid, menyatakan, KPU belum menyerahkan draf anggaran Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar, 23 September 2020 mendatang.
"Belum ada. Baru buat usulannya oleh KPU," kata Ridha kepada Tribun Timur via pesan Whatsapp, Kamis (25/7/2019).
Ridha menyatakan bahwa anggaran Pilwali Makassar 2020 masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 serta APBD Pokok 2020.
"Kalaupun (draf usulan KPU) sudah sampai di Pemkot Makassar, tapi itu perlu diperiksa dan diselaraskan dengan kemampuan anggaran. Usulan itu tidak mutlak dipenuhi," tegas Ridha.
Fakta Sebenarnya Wanita Rela Digilir demi Bayar Utang Pinjaman Online 1 Juta Viral di Grup WhatsApp
Pria di Polman Ini Meninggal Dunia Saat Perbaiki Masjid
Jelang Persib Bandung vs Bali United, Robert Rene Alberts Wajibkan Semua Pemain Persib Cetak Gol
Sebelumnya, Ketua KPU Makassar M Farid Wajdi menyatakan telah menyerahkan draf anggaran Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar, 23 September 2020 mendatang.
"Sebagai informasi awal, usulan anggaran KPU Makassar sudah kami sampaikan ke Pemkot Makassar," kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi, via pesan Whatsapp, Kamis (25/7/2019).
Farid Wadji menambahkan, anggaran yang diusulkan ke pemerintah setempat itu selanjutnya menunggu pembahasan bersama dengan TAPD Pemkot Makassar.
"Total Rp 96.057 miliar," tegasnya.
Fakta Sebenarnya Wanita Rela Digilir demi Bayar Utang Pinjaman Online 1 Juta Viral di Grup WhatsApp
Pria di Polman Ini Meninggal Dunia Saat Perbaiki Masjid
Jelang Persib Bandung vs Bali United, Robert Rene Alberts Wajibkan Semua Pemain Persib Cetak Gol
Sebelumnya anggaran Pemilihan Wali kota (Pilwali) Makassar, 23 September 2020 mendatang dipastikan membengkak.
Jika dibandingkan pelaksanaan Pilwali 2014 dan 2018.
"Tahun lalu kan Rp 60 miliar, tahun ini pasti lebih besar anggarannya karena kita harus punya logistik baru, dan itu kebijakan baru," tegas Ketua KPU Makassar, M Farid Wajdi, Rabu (24/7/2019).
Logistik baru yang dimaksud, kata Farid, di antaranya pengadaan kotak dan bilik suara yang terbuat dari karton dupleks.
"Seperti yang digunakan di Pemilu serentak 2019," kata Farid.
Farid menjelaskan, kotak aluminium sudah tidak layak pakai dan sebagian telah hilang. Aluminium itu terakhir digunakan di pilkada 2014.
"Sekarang kita pakai dupleks dan pastinya dianggarkan ulang. Ini berdampak di materi anggaran," jelasnya.
Pada Pemilu 2018, Pilwali dan Pilgub Sulsel digelar serentak, sehingga anggaran Pilgub dan Pilwali Makassar disatukan.
"Sekarang tidak lagi. Jadi semua anggaran Pilwali hibahnya dari pemkot," tegas Farid.
Hanya saja, Farid belum mau membeberkan nomimal anggaran pelaksanaan Pilwali 2020 yang KPU minta.
Namun ia mengakui jika jumlah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilwali Makassar 2020 paling banyak tujuh pasangan.
"Yang sulit ditebak itu pencalonan perseorangan. Ini dampaknya besar dalam anggaran karena harus verifikasi dukungan. Ini mahal, verifikasinya juga sulit," katanya.
"Jadi proyeksi kami adalah lima pasangan calon melalui parpol, tiga independen," kata Farid.
Farid mengatakan, pembahasan anggaran Pilwali Makassar belum selesai ia bahas di internal.
"Kita berharap selesai minggu ini karena kita buru pembahasan anggaran perubahan di DPRD," tegas Farid. (*)
Follow akun instagram Tribun Timur:
![[FULL] Pakar: Pak Prabowo Bilangnya Kerja untuk Rakyat? Kok soal Tunjangan DPR Tak Kunjung Bersikap?](https://img.youtube.com/vi/KUoE3M9iDyA/mqdefault.jpg)
