Ketua HPPMI Maros Kritik Politisi PDIP, Ini Masalahnya

TRIBUN-MAROS.COM, MAROS BARU - Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia HPPMI Maros, Arialdy Kamal, menyayangkan sikap anggota DPRD Maros, Muhammad Arsyad, yang meminta Pemkab Maros mencabut moratorium rekomendasi izin tambang dicabut.

Menurut Arialdy, selaku anggota dewan yang masih aktif, Arsyad tidak seharusnya menyatakan hal seperti itu ke publik.

"Harus ada kajian yang lebih spesifik, karena dampak negatifnya lebih banyak dirasakan masyarakat. Bahkan sampai menimbulkan korban jiwa," kata Arialdy Kamal kepada tribun-maros.com, Kamis (25/7/2019).

Baca: MK Tolak Gugatan Gerindra Terhadap KPU Maros

Baca: Lima Anggota KPU Maros Bakal Disidang di DKPP, Ini Masalahnya

Baca: Koleganya di DPRD Maros Protes Tambang Ilegal Ditutup, Hasmin Badoa: Tidak Ada Kata Terlambat !

Arialdy menambahkan, semestinya Pemkab Maros tidak hanya menutup tambang ilegal.

Tetapi juga menindak tegas, oknum penambang galian C, yang disinyalir bertingkah 'nakal.'

Belum lagi, HPPMI Maros sebelumnya menduga aktivitas tambang ilegal di Maros, diduga dibekingi oknum anggota kepolisian.

HPPMI pun telah menggelar unjuk rasa terkait tambang ilegal itu, bahkan hingga ke Polda Sulsel.

"Rerata penambang cuma punya izin eksplorasi, tetapi melakukan produksi. Sangat jelas itu melanggar, dan harus ditindak," ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Maros, Asryad melontarkan kritik terhadap koleganya di Komisi II DPRD Maros, karena bakal menutup tambang ilegal di Maros.

Utamanya tambang ilegal di Kecamatan Moncongloe, Mandai, Tompobulu, dan Tanralili.

Menurut politisi PDIP tersebut, langkah Komisi II terkesan lamban, karena baru dilakukan saat kerusakan lingkungan sudah terjadi.

Arsyad juga menyebut, penutupan tambang membuat warga setempat terancam kehilangan mata pencarian.

Belum lagi, kata politisi PDIP tersebut, pemerintah selama ini tetap memungut retribusi kepada para penambang.

"Kenapa baru sekarang mau ditutup. Kemana mereka selama ini, dan retribusinya itu masuk kemana," ujar Arsyad.

Sekadar diketahui, rencana penutupan tambang tersebut mencuat, usai Komisi II DPRD Maros melakukan sidak ke sejumlah lokasi tambang.