Pansus dan Diskominfo Bulukumba Bahas Finalisasi Perda Komisi Informasi

Namun, saat itu, Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD Bulukumba, menunda penetapan perda, lantaran belum adanya naskah akademik.

Pansus dan Diskominfo Bulukumba Bahas Finalisasi Perda Komisi Informasi
Humas DPRD Bulukumba
Kominfo Bulukumba Rudy Ramlan (kiri), bersama dengan Pansus Perda Komisi Informasi H Patudangi Azis 

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Perda Komisi Informasi (KI) Bulukumba sudah mulai dibahas sejak tahun 2016 silam.

Namun, saat itu, Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD Bulukumba, menunda penetapan perda, lantaran belum adanya naskah akademik.

Dosen Akuntansi UNM Bahas Literasi Keuangan di Kecamatan Bissapu Bantaeng

Gedung PKK Lutim Tak Terurus, Legislator Minta Pemda Lakukan Ini

Kronologi Tante Jual Ponakan Rp 10 Juta, Terungkap Saat Polisi Nyamar Jadi Pria Hidung Belang

Sebulan Jual Togel, Lelaki Asal Bola Wajo Ini Mendekam dalam Bui

Danlantamal VI Pimpin Pelepasan KRI Tatihu-853

Kini, pembentukan Perda KI yang sebelumnya bernama Komisi Informasi Publik (KIP) itu, kembali dibahas.

Pemkab Bulukumba telah mengerjakan pekerjaan rumahnya untuk menyelesaiakan naskah akademik perda tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bulukumba, Rudy Ramlan, Rabu (24/7/2019), menjelaskan, Perda KI ini sudah masuk dalam tahap finalisasi.

"Kita ingin sinkronisasi, karena payungnya di pusat adalah Komisi Informasi. Di Indonesia, baru empat kabupaten yang bahas ini, termasuk Bulukumba. Provinsi (Sulsel) saja belum," kata Rudy Ramlan.

Rudy menargetkan, pembahasan Perda KI ini sudah harus rampung sebelum pelantikan anggota DPRD Bulukumba priode 2019-2024.

Sementara Pansus Perda Komisi Informasi, H Patudangi Azis, menjelaskan, sebelumnya, perubahan KIP menjadi KI Bulukumba sudah dibahas jauh hari.

Kominfo Bulukumba Rudy Ramlan (kiri), bersama dengan Pansus Perda Komisi Informasi H Patudangi Azis
Kominfo Bulukumba Rudy Ramlan (kiri), bersama dengan Pansus Perda Komisi Informasi H Patudangi Azis (Humas DPRD Bulukumba)

Hanya saja, karena yang dilakukan adalah pergantian perda, sehingga dibutuhkan naskah akademk sebagai salahsatu persyaratan.

"Ini didorong ke pansus karena pergantian. Yang namanya perda pergantian, wajib ada naskah akademik. Dan ini yang kita bahas," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Firki Arisandi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved