Nurdin Abdullah Minta Proyek Pemerintah di Sulsel Harus Berkualitas
Dia ingin seluruh pekerjaan fisik pembangunan pemerintah di Sulawesi Selatan berkualitas agar tidak merugikan uang negara dan rakyat.
lihat foto
TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR- Gubernur Sulawesi Selatan, M Nurdin Abdullah (NA) mengajak pelaku konsultansi dan pelaku konstruksi di Sulsel untuk bekkerja profesional dengan mengutamakan jaminan kualitas pekerjaan.
Dia ingin seluruh pekerjaan fisik pembangunan pemerintah di Sulawesi Selatan berkualitas agar tidak merugikan uang negara dan rakyat.
Mewah Sekolah Siapa, Anak Nia Ramadhani atau Jessica Iskandar? Sama-sama Capai Ratusan Juta Pertahun
Hadiri Sidang Hak Angket, Wagub Sulsel: Tidak Ada Dualisme Kepemimpinan di Sulsel
Satgas TMMD Kodim 1424 Sinjai Bersama Petugas Kesehatan Sunnat Massal Warga di Tompobulu
VIDEO: Bakar Sampah, Satu Unit Rumah di Lewaja Enrekang Ludes
Sudirman Sulaiman Minta Rapat Tertutup ke Pansus di Depan M Roem
"Mulai sekarang ini seluruh hasil kerja proyek pemerintah harus berkelas, kita mau ada kualitas. Itu harus dimulai dari perencanaan," tegas Nurdin Abdullah dalam rilisnya.
Hal itu disampaikan pada acara silaturahim dengan pengurus dan anggota jasa konsultansi di Aula Kantor PUPR Sulsel, Senin 21 Juli 2019.
Mereka yang hadir adalah pengurus dan anggota Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD)p, Persatuan Jasa Konsultasi Indonesia (Perkonindo), Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo), Ikatan Konsultan Indonesia (Inkido), dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
Pada kesempatan itu, gubernur menjamin kejujuran dan profesional Kepala Dinas PUPR, Prof Rudy Djamaluddin. Dijelaskan, Prof Rudi mempertaruhkan integritas sebagai guru besar dan membawa nama besar Unhas dalam tiap langkah kerjanya.
Gubernur meminta kepada pelaku jasa konsultansi di Sulsel untuk kerja profesional dengan mengutamakan kualitas hasil kerja.
Dijelaskan, pertemuan silaturahim dengan tenaga konsultansi ini penting artinya untuk satukan visi dan satukan hati untuk bangun Sulsel yang transparan. "Sayang kita punya anggaran yang cukup besar tapi tidak bisa menjamin kualitasnya," jelas Nurdin Abdullah.
Pada kesempatan itu, Nurdin Abdullah menegaskan, jajaran pemerintah Sulsel kerja dengan profesional."Tidak boleh ada lagi fee proyek kalau mau hasilnya berkualitas. Sekarang kita kerja dengan transparan," tegasnya.
Tahun lalu salah satu pekerjaan jalan di Kabupaten Sinjai Poros Desa Botolempangan, kecamatan Sinjai Barat ke Munte - Palempeng Kabupaten Bulukumba mengalami kerusakan pascadikerja. Jalan tersebut mengalami longsor dan retak.
Keruskakan jalan tersebut sempat disesalkan oleh anggota DPRD Sinjai hingga mengadu ke Pemprov Sulsel. (*)
Langganan Berita Pilihan
tribun-timur.com di Whatsapp
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
