Keberatan Dijadikan Tersangka, Lurah Pentojangan Sebut Dampak Pilwalkot

Idil mengatakan, untuk mengurus sertifikat Prona, pemerintah tidak pernah menyediakan anggaran materai, patok, map, dan penggandaan berkas.

Keberatan Dijadikan Tersangka, Lurah Pentojangan Sebut Dampak Pilwalkot
Idil Borahima
Lurah Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo Idil Borahima (55). 

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Lurah Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo Idil Borahima (55), keberatan telah dijadikan tersangka sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

Melalui telepon, Idil Borahima menjelaskan kronologi terkait sertifikat Prona.

Idil mengatakan, untuk mengurus sertifikat Prona, pemerintah tidak pernah menyediakan anggaran materai, patok, map, dan penggandaan berkas. Semua ditangung oleh pemohon.

Pemerintah hanya menggratiskan sertifikat dan pengukurannya.

"Jadi yang tidak ditanggung pemerintah kita musyawarahkan bersama masyarakat, sehingga muncul Rp 350 ribu untuk membiayai empat patok denga harga Rp 50 ribu per patok, materai, dan penggandaan berkas," katanya, Senin (15/7/2019) sore.

Idil menjelaskan, dirinya pernah menyarankan agar masyarakat yang mengurus semua berkas, termasuk patok dan materai, pihaknya hanya mengoreksi.

2 Tahun Berlalu, Akhirnya Salmafina Sunan Ungkap Hampir Dipoligami Taqy Malik, Video Bisik-bisik

Rektor Baru UIN Alauddin Segera Dipilih, Ini Harapan Ketua Dema FKIK

Tanggapan Kocak Maia Estianty Saat Al Ghazali Unggah Foto & Sebut Dirinya Keturunan Superman

Politisi PPP Ini Incar Pilkada Barru

"Tapi masyarakat juga tidak mau. Mereka semua adalah petani, mereka takut salah-salah dalam mengurus berkas itu, jadi semua sepakat untuk diuruskan bersama-sama," jelasnya.

Ia melanjutkan, Prona tersebut berasal dari program kehutan lintas sektor bidang perkebunan.

Di Kota Palopo hanya 10 Kelurahan yang mendapatkan program itu, dengan jatah 50 per kelurahan.

"Ini pejabatnya masih ada. Bisa ditanya pejabatnya. Semua berkas masyarakat yang sudah selesai itu kami serahkan ke Kehutanan, kalau dibilang fiktif atau menipu berarti Kehutanan yang kasi fiktif, panggil juga Kehutanan kita berhadap-hadapan," ungkapnya.

Halaman
123
Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved