Rektor UNM Nilai Sistem Zonasi Belum Pantas Diterapkan pada Penerimaan Siswa Baru, Begini Alasannya?
Hal tersebut, diungkapkan Prof Husain Syam pada dialog pendidikan yang digelar Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (Lapenmi)
Penulis: Wahyu Susanto | Editor: Arif Fuddin Usman
Dengan menerapkan sistem ini diharapkan anak-anak yang memiliki kecerdasan yang cukup tidak hanya berkumpul di satu sekolah saja.
Sehingga pemerataan pendidikan dapat dilakukan dan menghilangkan paham-paham sekolah favorit dan sekolah buangan.
FPMP Juga Tak Sepakat
Terkait sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, Forum Peduli Masyarakat Pendidikan (FPMP) Sulsel juga tak sependapat.
Sistem ini dinilai Forum Peduli Masyarakat Pendidikan (FPMP) Sulsel merugikan peserta didik, terutama calon siswa berprestasi.
"Kami melihat sistem zonasi yang ada sekarang ini sangat merugikan siswa," kata aktivis Forum Peduli Masyarakat Pendidikan (FPMP) Sulsel, Alita, Minggu (07/07/2019).
"Terutama siswa berprestasi namun tidak diuntungkan karena jarak rumah dengan sekolah sangat jauh," lanjutnya.
Menurutnya, pelaksanaan PPDB, khususnya di Makassar masih sangat carut marut.
Semenjak sistem diberlakukan, banyak keluhan atau pengaduan dari orangtua siswa, karena sistem zonasi mengutamakan jarak rumah terdekat dari sekolah tujuan dan mengabaikan hasil ujian nasional.
"Sudah ada 12 pengaduan yang kami terima dari masyarakat karena anaknya tidak bisa sekolah," ujarnya.
Alita mengakui penerapan sistem ini lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya.
Karena telah mematikan keadilan dalam dunia pendidikan, serta mematikan nalar siswa yang bergenre tinggi nilai UN.
"Sistem ini lebih banyak minusnya daripada plusnya. Banyak anak-anak yang beprestasi bakal putus sekolah karena tidak mendapatkan sekolah favoritnya, mereka juga tidak bisa melanjutkan sekolah karena faktor biaya," ujarnya lagi.
Berbeda dengan tahun lalu, para calon siswa memiliki kesempatan diterima di sekolah negeri, meskipun jarak jauh lantaran prestasi yang dimiliki.
Sistem ini juga, kata Alita membuat sebagian orangtua berperilaku koruptik dan manipulasi data siswa dengan memindahkan kartu keluarga lebih awal supaya dekat sekolah yang dituju.
