KPK Ultimatum Pemprov Sulawesi Barat, Ini Masalahnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan ultimatum kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (8/7/2019).

Ultimatum itu disampaikan Koordinator KPK Wilayah Sulawesi Barat, Janatan Muhammad dalam rapat koordinasi yang gelar di Kantor Gubernur Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri pihak Bank BPD Sulselbar dan Ditlantas Polda Sulbar, selaku mitra dalam rangka realisasi Samsat, serta sejumlah kepala OPD.

Janatan Muhammad mengungkapkan, ultimatum KPK terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, berkaitan dengan lambatnya proses implementasi Samsat online.

Dialog Prestasi, HMJ Syariah dan Ekis IAIN Parepare Hadirkan Tokoh Perempuan

Hanya Ingin Permalukan Fairuz A Rafiq, Terungkap Motif Galih Ginanjar Sampai Katai Bau Ikan Asin

Bukan Perokok, Sutopo Purwo Nugroho Menderita Kanker Paru hingga Meninggal, Benarkah Gegara Bedak?

Juga  penertiban aset daerah yang bermasalah sangat lambat progresnya.

"KPK berharap tanggal 22 Juli 2019, semua sudah selesai, Samsat online sudah berjalan," kata Janatan di depan sejumlah kepala OPD.

"Jangan ada alasan lagi, ini soal administrasi kok. Bukan pembangunan infrastruktur,"katanya.

Ia menjelaskan, jika tanggal 22 Juli mendatang belum berjalan, pihaknya bertindak tegas merekomendasi untuk pergantian perangkat pemerintahan yang menangani persoalan tersebut.

"Kalau belum berjalan tanggal 22 Juli, yah sudah, nda usah diberlakukan sekaliann bikin habis-habis uang negara saja membahasnya. Nyawanya sudah ada kok, tapi kenapa progresnya tidak ada,"ujarnya.

Ia menegaskan, 22 Juli tersebut ultimatun keras terhadap Pemprov, s

ebab Polri sendiri dan pihak terkait lainnya seperti bank Sulselbar sudah menyatakan siap untuk segera mendorong realisasi pajak Online.

"Payment point-nya pokoknya harus jalan secepatnya. Saya nda mau lagi dengar kabar tidak bisa laksanakan, apalagi kalau soal administrasi," katanya.

"KPK memang posisinya hanya membantu, tapi cumanya itu bisa berbahaya jika tidak maksimal,"kata dia.

Kata dia, minimal harus sudah ada dokumentasi yang disampaikan ke KPK pada tanggal 22 Juli.

Apakah itu di kantor pos atau lembaga waralaba lainnya sebagai bukti bahwa payment point sudah jalan.

Dialog Prestasi, HMJ Syariah dan Ekis IAIN Parepare Hadirkan Tokoh Perempuan

Hanya Ingin Permalukan Fairuz A Rafiq, Terungkap Motif Galih Ginanjar Sampai Katai Bau Ikan Asin

Bukan Perokok, Sutopo Purwo Nugroho Menderita Kanker Paru hingga Meninggal, Benarkah Gegara Bedak?

"Pokoknya akan saya tagih pada tanggal 22 Juli kepada Kepala BPKAD pak Amujib, kalau belum ada yah kami akan rekomendasi Kepala BPKAD diganti saja dan Pemprov Sulbar diberika rapor merah,"tegasnya.

Terkait penertiba aset, seperti kendaraan dinas yang belum dikembalikan oleh eks pejabat, pihak KPK meminta Pemprov untuk membangun kerjasama dengan  kepolisian.

"Belum ada laporan ke saya sampai dimana perkembangannya soal kendaraan dinas ini, apakah sudah dikembalikan atau belum," katanya.

"Kabiro Umum saya sudah telpon, kalau yang belum kembalikan pake langkah-langkah penarikan pak saja,"ujarnya.

Janatan mengaku heran dengan kondisi Pemprov Sulbar, sebab ia menilai Pemerintah Sulbat besar. Namun selalu dituntun seperti layaknya anak bayi atau pemerintahan yang baru terbentuk.

"Masa kalah dari kabupatan Mamuju, yang sudah melakukan uji coba. Makanya saya mau tegaskan kembali, kalau belum berjalan maksimal, mungkin kepala dinas diganti saja," katanya.

"Jangan berpikir kami di Jakarta tidak melihat, kami bisa pantau loh dari jauh, dan rekomendasi KPK itu kejam,"tegasnya lagi.

Janatan menyabut, banyak ASN muda yang mampu bekerja jika yang menjabat saat ini tidak mampu merealisasikan.

"Karena KPK ke Sulbar biaya besar, dan ingat sudah banyak kepala dinas yang diganti atas rekomendasi KPU karena tidak maksimal, contohnya di Sulsel,"katanya.

Untuk penertiba aset. Ia menekankan kepada kepala Bidang Aset dan Biro Hukum dan Tata Pemerintahan untuk memaksimal kerjasamanya.

Sebab, dari tujuh aset yang bermasalah hingga saat ini belum ada kejelasan sejauh mana progresnya penyelesaiannya.

"Alasannya selalu terkendala di dokumentasi, terkendala di bea balik nama antara Sulsel ke Sulbar. Nah ini artinya tidak maksimal di pemanfaatan administrasi," katanya.

"Ini masalah harus segera diselesaikan, jangan ada pembiara dari pemerintah terkait masalah adminstratif,"kata dia.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Klik Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: