KPK Bidik Tiga OPD Pemprov Sulsel Beranggaran 'Besar'

Delapan OPD itu seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Sekertaris Dewan, Biro Umum, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Bina Marga.

"Jadi kami diberi tugas memeriksa khusus 8 OPD ini, begitu pun dengan Irjen Kemendagri mendapatkan permintaan khusus KPK untuk memeriksa pengelolaan keuangan di tiga OPD yang dimaksud," katanya.

Khusus untuk permintaan pemeriksan pada 8 OPD ini, sudah ada dua OPD yang telah keluar Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP). Dua OPD itu adalah Biro Umum, dan Dinas Perhubungan

Untuk Biro Umum itu ditemukan perjalanan dinas fiktif dengan kerugian hingga ratusan juta, serta Dinas Perhubungan untuk gratifikasi sebesar Rp 24 juta.

"Jadi ada semua datanya. Pak Gubernur tidak mau ada pejabat yang punya kasus hukum, makanya kita rekomendasi untuk di copot langsung," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengatakan bahwa pemberantasan korupsi itu komitmen dirinya bersama Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

"Ada lebih dahsyat lagi ini, cuma saya belum mau sampaikan, itu ada di Pemkot Makassar. Pak wali ini harus bekerja keras, karena di Kota Makassar itu nggak stabil," ujar Nurdin.

"Saya mau sampaikan ke kita semua, kita ini sudah kolaborasi Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan, KPK. Jadi tidak ada lagi dusta di antara kita," katanya.

Menurut Nurdin, yang menemukan ini semua adalah tim korsupgah KPK. Olehnya, Nurdin sangat mengapresiasi kinerja KPK. (sal)

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: