Ombudsman dan 14 Pimpinan Instansi di Pelabuhan Makassar Teken Komitmen Zona Integritas
Mereka yang ikut bertandatangan baca Mereka Teken Fakta Zona Integritas di Pelabuhan Makassar.
Penulis: Hasan Basri | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 14 pimpinan instansi yang bekerja di kawasan Pelabuhan Makassar, Rabu (3/7/2019) pagi, menandatangani prasasti Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Kawasan Pelabuhan dan bandara.
Mereka yang ikut bertandatangan baca Mereka Teken Fakta Zona Integritas di Pelabuhan Makassar.
Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar (Victor Vikki Subroto)
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, (Rahmatullah)
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, (Padmoyo Tri Wikanto)
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar (Darmawali Handoko)
Kepala Imigrasi Kelas I Makassar (Andi Pallawarukka)
Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar (Adi Karsyaf),
Kapolres Pelabuhan Makassar (AKBP Aris Bachtiar)
Balai Balai Besar Karantina Ikan Makassar (Sitti Chadidjah)
Kepala Balai Besar karantina Pertanian Makassar (Andi PM Yusmanto)
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar (Ardiansyah Akbar)
GM Pt Pelindo IV Cabang Makassar (Aris Tunru)
GM Terminal Petikemas Makassar (Joseph Benny Rohy)
Dirut PT Intan Terminal Makassar (Makassar Newport: Edy Djoni Markus Nursewan)
Kepala Cabang PT Pelni Makassar (Ridwan Mandalik)
Deklarasi yang digelar di pelataran Pelabuhan Makassar, Ujungtanah, Kota Makassar ini, juga diteken Ketua Ombdusman Sulsel M Subhan Djoer.
Usai penandatangan bersama, Kepala Kantor Imigrasi TPI Kelas I Makassar Andi Pallawarukka menyebut, seremoni ini merujuk
Peraturan Presiden No 54 2018/ Tentang pencegahan korupsi 2019/2020.
"Kita dapat 2, di pelabuhan juga di Bandara," kata Andi Pallawarukka.
Hari Jumat (5/7/2019) lusa, seremoni serupa digelar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.
Selain dua tempat di Makassar, Seremoni ini juga digelar di lima pelabuhan dan kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Medan, dan Batam.
Kepala Ombdusman Sulsel M Subhan Djoer mengatakan, acara yang merupakan instruksi presiden ini, akan menjadi proyek percontohan penegakan hukum dan pencegahan korupsi bagi pelayanan publik.
"kami berwenang mengawasi semuanya...tapi tentu tidak menempatkan orang, hanya sesekali sidak, namun jika ada informasi atau laporan dugaan Maladministrasi maka pasti akan ditindak lanjuti," katanya kepada Tribun.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Lalulintas Keimigrasian Kanim Klas I Makassar Mario M mengemukakan, pihaknya sudah siap.
"Setelah di kantor Imigrasi, bulan lalu, kini kita ikut gabung dengan instansi lain di pelabuhan dan bandara, Kanim Makassar dapat dua, dan tempatkan 24 personel," katanya kepada Tribun. (san)
