Rawan Penyimpangan, Aktivis HMI Bulukumba Dorong Pembentukan Perda Pengawasan Pilkades
Hal tersebut untuk melahirkan proses kemurnian demokrasi Pilkades yang akan diselenggarakan serentak di Bulukumba 2020 mendatang.
Penulis: Firki Arisandi | Editor: Syamsul Bahri
lihat foto
Menurut Fajar, selama ini, proses pemilihan kades selalu luput dari pengawasan ekstra.
Termasuk kepanitiaan, sehingga jika terjadi masalah selalu dikembalikan ke PMD, yang seharusnya tertangani lebih awal melalui kelembagaan pengawasan.
"DPRD dan Pemkab harus memikirkan ini, setiap pelaksanaan Pilkades pasti ada saja yang bersoal. Memang resiko pesta demokrasi pasti ada, selalu ada pihak yang tidak terima dengan pelaksanaan dan hasilnya, tapi jika ada lembaga yang dibentuk secara khusus tentu akan meminimalisir hal itu," tukasnya.
Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki, menyambut baik atas masukan pemuda terkait pembentkan Perda, sebagai payung hukum dibentuknya lembaga pengawasan Pilkades.
Bahkan ia berharap agar hal itu segera direalisasikan dengan pemuda, sebagai lokomotif lahirnya perda tersebut.
"Sangat bagus masukan ini, ini masukan yang sangat baik untuk kebaikan pesta demokrasi ditingkat desa. Segera teman-teman pemuda khususnya HMI menyusun naskah akademiknya," kata Hamzah Pangki. (TribunBulukumba.com)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi, IG: @arisandifirki
