Muchtar Luthfi Mutty Gugat KPU Luwu Utara ke DKPP

Muchtar Luthfi Mutty menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara ke Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP).

Muchtar Luthfi Mutty Gugat KPU Luwu Utara ke DKPP
DOK TRIBUN TIMUR
Muchtar Luthfi Mutty 

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai NasDem, Muchtar Luthfi Mutty menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara ke Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP).

DKPP sidang perdana dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh KPU Luwu Utara di Ruang Sidang Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis (27/6/2019).

Melalui rilis yang diterima TribunLutra.com, dijelaskan bahwa Luthfi Mutty yang menjadi pihak pengadu menyebutkan, komisioner KPU Luwu Utara tidak menjalankan fungsi secara profesional.

Baca: Tingkatkan Kualitas ASN, Pemkab Luwu Utara Bakal Terapkan Pelaporan Kinerja ASN Berbasis Elektronik

Baca: Penyuluh Pertanian di Luwu Utara Dituntut Terus Berinovasi

Baca: Kemenag Ajari Tata Cara Berhaji 242 Jamaah Calon Haji Luwu Utara

Bahkan KPU juga dinilai tidak kompeten apabila merujuk pada pelaksanaan undang-undang penyelenggaraan Pemilu maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Hal yang paling krusial adalah KPU menyembunyikan hasil perhitungan suara atau format C1, padahal berdasarkan aturan hasil pemungutan suara harus diumumkan," ujar Luthfi Mutty dalam sidang DKPP.

Aturan yang dimaksud telah dilanggar oleh KPU Luwu Utara, menurut Luthfi Mutty dalam aduannya adalah Pasal 393 ayat 5 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 20 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 398 ayat 7 UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 49 PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

"Semua aturan yang dilanggar terkait dengan kewajiban penyelenggara untuk mengumumkan hasil rekapitulasi suara di tempat umum atau tempat yang mudah diakses masyarakat. Tapi hal ini dilalaikan," ucap mantan Bupati Luwu Utara dua periode.

Hal lain yang juga menjadi materi aduan Luthfi Mutty ke DKPP adalah posisi salah satu komisioner KPU Luwu Utara atas nama Supriadi Halim yang diduga tercatat sebagai Sekretaris AMPG Luwu Utara.

Padahal berdasarkan aturan yang ada, calon anggota KPU atau anggota KPU harus tidak terdaftar di partai politik atau organisasi sayap partai politik minimal lima tahun sebelum menjadi anggota KPU.

Luthfi Mutty juga menegaskan dirinya tidak mempersoalkan hasil Pemilu, tapi keinginan untuk mendorong perbaikan sistem demokrasi yang lebih baik dengan mengedepankan asas jujur dan adil.

Halaman
12
Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved