Hak Angket DPRD Sulsel Pertama di Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Inisiator Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel, Kadir Halid, mengatakan, 20 legislator Sulsel bakal menjadi anggota panitia khusus (pansus) hak angket. 

Ketua Bappilu DPD I Partai Sulsel tersebut menambahkan, penyelidikan dari hak angket kepada pejabat pemerintah provinsi, bakal berlangsung di Tower DPRD Sulsel.

Baca: VIDEO: Suasana PPDB di SMAN 2 Enrekang

Baca: Viral! Anak-anak Ini Rela Masuk Kantong Plastik Agar Tidak Basah, Demi Bisa Sekolah! Begini Kisahnya

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Aminuddin Ilmar menyatakan, di Indonesia belum pernah terjadi.

"Selama ini belum ada langsung kepada hak angket, namun hanya sampai kepada hak bertanya atau interpelasi," katanya kepada Tribun, Senin (24/6/2019) malam.

Berikut ulasan Prof Aminuddin Ilmar terkait hak angkat DPRD Sulsel:

Makna usulan hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran, yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berakibat merugikan kepentingan rakyat.

Konsekuensi bagi pemerintah Provinsi Sulsel,  tentu saja akan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan rekomendasi yang dihasilkan oleh pansus angket.

Kalau dari hasil penyelidikan yang dilakukan terbukti, bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan per-UU-an, maka tentu saja akan berakibat pada pemakzulan Kepala Daerah atau wakil kepala daerah.

Kewajiban bagi yang dipanggil adalah, untuk menghadiri sidang hak angket, untuk memberikan keterangan sejelas dan sejujur mungkin, sehingga diperoleh kebenaran terhadap dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah, atau wakil kepala daerah.

Selama ini, belum ada langsung kepada hak angket, namun hanya sampai kepada hak bertanya atau interpelasi.

Laporan Wartawan tribuntimur.com/ Abdul Azis Alimuddin