Palopo Urban Forum Tolak Rencana Pemkot Bongkar Kantor Pos Palopo

Melalui pernyataan sikap Palopo Urban Forum meminta Pemerintah Kota Palopo dan pihak perencana untuk mempertimbangkan kembali rencana pembongkaran.

Palopo Urban Forum Tolak Rencana Pemkot Bongkar Kantor Pos Palopo
Dok.Palopo Urban
Kantor Pos Palopo yang akan dibongkar, dan lahannya dijadikan pusat kuliner dan oleh-oleh. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rencana Pemerintah Kota Palopo membongkar Kantor Pos Palopo dalam rangka pembangunan pusat kuliner dan oleh-oleh, mendapat protes dari Palopo Urban Forum.

Melalui pernyataan sikap Palopo Urban Forum meminta Pemerintah Kota Palopo dan pihak perencana untuk mempertimbangkan kembali rencana pembongkaran gedung Kantor Pos Palopo tersebut.

Sebelum Ditemukan Tewas di Hotel Panakkukang, Anggota DPRD Kolaka Utara Minta Dipijat

CitraLand Tallasa City Tamalanrea Siap Bangun Waterpark dan Club House

Koordinator Palopo Urban Forum, Zulfikar mengatakan, bangunan Kantor Pos Palopo merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Perda Nomor 8 Tahun 2014.

Zulfikar juga merekomendasikan Pemkot Palopo untuk membentuk tim ahli cagar budaya Kota Palopo untuk membantu pemerintah dalam melestarikan bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Kota Palopo.

Hal tersebut dibenarkan oleh Amiruddin Akbar Fisu, salah seorang pegiat di Palopo Urban Forum.

“Pernyataan sikap ini merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat Kota Palopo terhadap bangunan-bangunan cagar budaya, sekaligus juga merupakan saran dan masukan untuk pemerintah dalam melakukan pembangunan," kata dia.

Sebelumnya beredar berita terkait rencana pembongkaran bangunan yang tersisa di Jl Ahmad Yani, tepatnya di depan Istana Kedatuan Luwu oleh pemerintah setempat dalam rangka persiapan lahan pembangunan pusat kuliner dan oleh-oleh.

Kantor Pos Palopo yang akan dibongkar, dan lahannya dijadikan pusat kuliner dan oleh-oleh.
Kantor Pos Palopo yang akan dibongkar, dan lahannya dijadikan pusat kuliner dan oleh-oleh. (Dok.Palopo Urban)

Proses pembongkaran akan dilakukan setelah Pemkot Palopo menemukan lahan ganti untuk pemindahan Kantor Pos.

Amiruddin menyatakan bahwa merusak bangunan cagar budaya yang dilakukan dengan sengaja dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp 5 Miliar sesuai dengan peraturan UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Akademisi Fakultas Teknik Unanda itu juga menambahkan bahwa bangunan-bangunan heritage merupakan warisan budaya yang harus dijaga bersama-sama baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved