Perekrutan BPD di Bulukumba Terancam Ditunda, Ini Masalahnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba meminta proses pemilihan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), ditunda sementara.

Perekrutan BPD di Bulukumba Terancam Ditunda, Ini Masalahnya
firki/tribunbulukumba.com
Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamza Pangki, saat reses bersama anggota DPRD lainya, di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Senin (17/6/2019). 
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba meminta proses pemilihan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), ditunda sementara.
Pasalnya, dari beberapa desa yang melaksanakan pemilihan, dinilai tidak sejalan dengan aturan baru.
Aturan baru itu yakni dipilih langsung oleh rakyat.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki, saat berkunjung di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Senin (17/6/2019).
Beberapa desa kata Ketua Golkar Bulukumba itu, tidak dipilih langsung oleh rakyat. Hanya diwakili oleh perwakilan beberapa tokoh masyarakat, dan perangkat dusun.
Hamzah Pangki memberikan contoh, seperti Desa Bontomacinna di Kecamatan Gantarang yang dipilih oleh pewakilan tokoh masyarakat.
Padahal tetangga desanya, Bontomasila, dipilih langsung oleh rakyat.
"Nah ini menjadi masalah karena dipilih oleh perwakilan. Siapa yang menjamin jika perwakilan masyarakat ini bukan orangnya pak desa?," katanya.
"Padahal tugas BPD itu sama dengan DPRD, pengawasan pada pemerintahan desa, tidak mungkin mau mengawasi kalau orangnya tonji pak desa," ujar Hamzah Pangki.
Sekretaris BPMPD Bulukumba, Andi Uke yang dikonfirmasi, mengaku tidak memiliki hak untuk  mengintervensi pemilihan BPD.
Ia menjelaskan, pelaksanaan pemilihan langsung oleh rakyat, maupun perwakilan masyarakat, menjadi hak pihak desa bersangkutan dan kemapuan keuangan.
Dalam regulasi pun, setiap desa diperbolehkan untuk melaksanakan pemilihan langsung atau diwakili oleh masyarakat.
Hai itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 110 tahun 2016 tentang BPD.
"Namun kita akan rapatkan dulu terkait masukannya anggota DPRD, apakah BPD harus dilakukan pilihan langsung atau perwakilan," jelas Uke.
Sekadar diketahui, pendaftaran calon anggita BPD di Bulukumba kata Uke, telah ditutup pada 14 Juni 2019 kemarin.
Penerimaan berkas berakhir pada 19 Juni 2019 mendatang.(TribunBulukumba.com/firki)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi, IG: @arisandifirki

Langganan Berita Pilihan 

tribun-timur.comdi Whatsapp 

Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Dapatkan news video terbaru di kanal YouTube Tribun Timur:

Follow juga akun Instagram tribun-timur.com:

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved