Wagub Sulsel Minta BPJS Kesehatan Tidak Diskriminasi Kepesertaan

Pertemuan ini guna merealisasikan program bantuan kesehatan gratis bagi masyarakat yang belum tercover

Wagub Sulsel Minta BPJS Kesehatan Tidak Diskriminasi Kepesertaan
fadly/tribun-timur.com
Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (tengah) menerima kunjungan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku (Sulselbartramal) dr Donni Hendrawan (kanan) di Baruga Lounge Kantor Gubernur Jl Urip Sumoharjo Makassar Selasa (11/6/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku (Sulselbartramal), dr Donni Hendrawan di Baruga Lounge Kantor Gubernur Jl Urip Sumoharjo Makassar Selasa (11/6/2019).

Pertemuan ini guna merealisasikan program bantuan kesehatan gratis bagi masyarakat yang belum tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Wagub Andi Sudirman Sulaiman meminta BPJS Kesehatan untuk dapat memastikan data jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kabupaten/Kota berstatus aktif.

Hal ini dilakukan agar nantinya bantuan yang diberikan Pemprov Sulsel dapat tepat sasaran.

"Saya berharap BPJSKes dapat menjangkau kalangan masyarakat sesuai dengan kelas ekonomi yang telah ditentukan BPJSKes," kata Andalan sapaannya via rilisnya, Selasa (11/6/2019).

"Sehingga nantinya masyarakat paling bawah dapat maksimal menerima bantuan BPJS Kesehatan," jelas Andalan menambahkan.

Menurut Wagub, saat ini masih banyak masyarakat yang terdiskriminasi dan tidak memperoleh jaminan sosial.

"Seperti pegawai di perusahaan yang seharusnya sudah dicover, ini malah sengaja diabaikan, misalnya perusahaan tidak menyetorkan preminya. Data-data semacam inilah yang perlu disisir lagi,” kata Adik Menteri Andi Amran Sulaiman itu

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbartramal Donni Hendrawan, mengatakan, kunjungan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas program Jaminan Sosial yang dikelola oleh dua lembaga yaitu BPJS Kesehatan dan Pemerintah.

"Kami dan Pemeringah membutuhkan sinergi yang kuat, khususnya dalam pemanfaatan area sumber daya yang dimiliki untuk mengoptimalkan implementasi program jaminan sosial ini," ujar Donni.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved