Ombudsman Curiga Ada Praktik Mafia Naiknya Tarif Parkir di Makassar

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan telah melakukan kajian dan investigasi terhadap tata kelolah perpakiran di Kota Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan telah melakukan kajian dan investigasi terhadap tata kelolah perpakiran di Kota Makassar.

Tujuanya untuk mendorong peningkatan kualitas layanan yang nantinya akan berdampak pada terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna layanan.

Ketua Ombudsman RI Sulawesi Selatan, Subhan mengatakan dalam tata kelolah parkir sudah diatur  dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum Dalam Daerah Kota Makassar.

Dimana dapam perda itu mengatur tentang kewenangan pelaksanaan parkir diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir.

Prabowo Subianto Bertemu Presiden Jokowi Saat Lebaran? Ini Bocorannya

H-7 Hingga H-3 Lebaran, Penumpang di Bandara Turun Hampir 40 Ribu Orang

"Namun kenyataannya masih terdapat praktik parkir liar yang dilakukan oleh oknum-oknum di luar PD Parkir," kata Subhan kepada Tribun.

Subhan juga mengatakan  masih banyak ketidakjelasan titik parkir, dengan jumlah tarif yang secara sewenang-wenang ditentukan oleh oknum tertentu tanpa disertai karcis  menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

 Dimana seharusnya jenis pungutan dan tarif jasa parkir ditentukan oleh Direksi PD Parkir setelah mendapat persetujuan Walikota, dengan memerhatikan pertimbangan Badan Pengawas untuk Pengelolaan Pelayanan Parkir di Kota Makassar,

Namun fakta dilapangan justru ditentukan oleh perseorangan yang sekaligus berarti melabrak asas akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Disisi lain kesemrawutan pengelolaan parkir khususnya terjadi di jalan-jalan umum yang dekat dengan gedung perkantoran, pasar tradisional maupun modern, serta sekolah. 

Selama Ramadan, Baznas Salurkan Zakat Rp 1,3 Miliar

"Persoalan parkir sesungguhnya merupakan persoalan klasik, namun belum juga memperoleh upaya penyelesaian yang signifikan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pengelolaan pelayanan parker belum maksimal  dan menerapkan standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved