Pemda Enrekang dan PPK Bahas Soal Mekanisme Pembayaran Zakat Bagi Kontraktor

Rapat tersebut berkaitan untuk menyamakan persepsi tentang pemberlakuan Peraturan bupati (Perbup) tentang zakat bagi pengusaha dan kontraktor.

Pemda Enrekang dan PPK Bahas Soal Mekanisme Pembayaran Zakat Bagi Kontraktor
Muh Azis Albar/Tribun Timur
Pemda Enrekang bersama Baznas Enrekang menggelar Rapat koordinasi dengan para panitia pengadaan barang dan jasa di Aula Kantor Baznas Enrekang, Minggu (26/5/2019) siang. 

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG-Pemda Enrekang bersama Baznas Enrekang menggelar Rapat koordinasi dengan para panitia pengadaan barang dan jasa di Aula Kantor Baznas Enrekang, Minggu (26/5/2019) siang.

Rapat tersebut berkaitan untuk menyamakan persepsi tentang pemberlakuan Peraturan bupati (Perbup) tentang zakat bagi pengusaha dan kontraktor.

3 Hari di Makassar, KRI Dewaruci Kembali Berlayar Menuju Surabaya

Mal Ratu Indah Ramai Pengunjung, Jl Lanto Dg Pasewang Makassar Macet

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Unit Lelang, Kabag Hukum Setda Enrekang, Haming dan para Pimpinan Baznas Enrekang.

Dalam rapat itu, ada keraguan dari pihak panitia lelang dan PPK berkaitan pemberlakuan zakat pada rekanan kontraktor.

Menurut salah satu panitia lelang, Chaidir, perlu kajian akademik sebelum diberlakukan terkait Perbup tentang zakat bagi kontraktot.

"Sebab terlihat ada ketidaksesuaian antara Perpres pengadaan barang jasa yang nantinya, kami bisa masuk pada aspek hukum," kata Chaidir.

Menanggapi keraguan para panitia pengadaan barang jasa, Kabag Hukum, Haming, mengatakan, Undang-Undang (UU) zakat saat ini sangat lengkap.

Mulai dari UU 23 tahun 2011, PP 14 tahun 2014, Inpres nomor 3 2014, Perda nomor 6 tahun 2015, Perbub nomor 8 tahun 2016.

"Olehnya itu, janganki ragu dengan aturan ini," ujar Haming.

Pemda Enrekang bersama Baznas Enrekang menggelar Rapat koordinasi dengan para panitia pengadaan barang dan jasa di Aula Kantor Baznas Enrekang, Minggu (26/5/2019) siang.
Pemda Enrekang bersama Baznas Enrekang menggelar Rapat koordinasi dengan para panitia pengadaan barang dan jasa di Aula Kantor Baznas Enrekang, Minggu (26/5/2019) siang. (Muh Azis Albar/Tribun Timur)

Mengenai keberadaan kontrak kerja antara rekanan dengan Pemda yang dalam hal ini PPK, secara hukum itu bersifat perdata, dua pihak melakukan perjanjian dan kemufakatan bersama.

Halaman
12
Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved