Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Bimtek DPRD Enrekang Sebut Tuntutan JPU Hanya Copy Paste

JPU menuntut tujuh terdakwa kasus dugaan korupsi dana bimbingan teknis (Bimtek) DPRD Enrekang, selama satu tahun delapan bulan penjara.

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Bimtek DPRD Enrekang Sebut Tuntutan JPU Hanya Copy Paste
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
JPU Bacakan Tuntutan tujuh terdakwa kasus dugaan korupsi dana bimbingan teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten Enrekang di Pengadilan Tipikor Makassar, Selasa (21/05/2019) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR  --- Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tujuh terdakwa kasus dugaan korupsi dana bimbingan teknis (Bimtek) DPRD Enrekang, selama satu tahun delapan bulan penjara.

Ketujuh terdakwa itu di antaranya tiga mantan unsur pimpinan DPRD Enrekang yakni Ketua DPRD Enrekang Banteng Kadang, Wakil Ketua 1 DPRD Arfan Renggong, Wakil Ketua II Mustiar Rahim.

Serta Sekretaris Dewan (Sekwan), Sangkala Tahir dan tiga penyelenggara proyek Gunawan, Nawir  dan Nuru'

Baca: Alasan JPU Tuntut Eks Ketua dan Wakil Ketua DPRD Enrekang Hanya 20 Bulan

Baca: Eks Ketua dan Wakil Ketua DPRD Enrekang Dituntut 20 Bulan Penjara

Baca: Target Kumpulkan Zakat Rp 14 M, Baznas Enrekang Utus 300 Mubalig

Menanggapi tuntutan itu, Tim  Kuasa Hukum terdakwa memastikan akan mengajukan pledoi atau pembelaan atas tuntutan JPU.

Salah satunya adalah tim Kuasa Hukum  terdakwa Sekwa Sekretaris Dewan (Sekwan), Sangkala Tahir, Muhammad Armansyah

Muhammad Armansyah mengatakan  mengajukan pledoi karena menilai klienya tidak bersalah sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan JPU.

Sebab perkara yang menyeret klienya adalah persoalan administratif bukan perbuatan  pidana.

"Persoalan ini sebenarnya tidak perlu dibawa ke Pengadilan, karena secara memang kegiatan bimtek secara  faktual bimtek itu  dilaksanakan. Yang jadi masalah karena tidak adanya korespondensi yang dilakukan penyelenggara," sebutnya.

Korespondesi dimaksud adalah penyampaian atau memberitahukan ke Mendagri tentang kegiatan itu. "Kalau kita bicara tentang korespondesi itu hanya persoalan admistratif bukan perbuatan pidana," tuturnya.

Kuasa Hukum terdakwa juga menilai surat tuntutan JPU  untuk terdakwa  dinilai "copy paste".

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved