Disorot Dewan Soal Serapan Anggaran, Wabup Bulukumba: Ini Tanggungjawab Dewan Juga!

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba kembali menyoroti serapan anggaran di masa pemerintahan AM Sukri Sappewali-Tomy Satria Yulianto.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Bulukumba, Lukman.

PSM ke Semifinal Piala AFC 2019, Bek Persija Steven Paulle: Lawan Mereka Lebih Mudah Ketimbang Kami

2 Doa Buka Puasa Sesuai Sunnah Rasul Yang Bilang Bukan Ust Abdul Somad, tapi Syaikh Ibnu Utsaimin

Lukman memberikan contoh, seperti rendahnya serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra komisinya.

Sebut saja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Bulukumba.

Hingga Mei 2019 ini, resapan anggaran di OPD tersebut hanya sebesar 8,69 persen.

Pasalnya, setiap mengajukan permintaan anggaran ke keuangan yang diberikan hanya sekitar 30 persen dari total permintaan.

"Hampir seluruh OPD hanya mampu merealisasikan serapan anggaran hingga 24 persen. Apalagi ini sudah memasuki bulan Mei atau triwulan kedua," kata Lukman.

Capaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sepanjang era kepemimpinan Sukri-Tomy dianggap terkesan stagnan dan jauh dari capaian RPJMD.

Jika hal tersebut terjadi berlarut-larut, Lukman takutkan, visi misi pemerintahan Sukri-Tomy tak dapat terwujud.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto, Rabu (15/5/2019) mengatakan, visi misi yang tertuang dalam RPJMD akan berakhir pada tahun 2021.

Setiap tahun, kata Tomy, bupati menyampaiakan LKPJ berdasarkan indikator-indikator pembangunan yang tertuang untuk membreakdown visi misi.

Beberapa catatan dari DPRD, kata Tomy, bahkan setiap saat ditindaklanjuti.

Setiap waktu pembahasan APBD yang tujuannya menterjemahkan visi misi, selalu dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Artinya, lanjut Tomy, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, ada tanggung jawab bersama sesuai dengan kewenangan serta tujuan pokok dan fungsi (Tupoksi) masing masing.

"Ingat, dalam pembahasan APBD biasa berlangsung alot antara DPRD dan Pemda yang tujuannya saling meyakinkan pencapaian visi misi. Artinya bahwa program-program yang lahir dalam APBD disepakati secara bersama," jelas Tomy.

Ketua Partai Nasdem Bulukumba ini juga memberikan simulasi terkait keadaan daerah dari tahun ke tahun.

Pada pemerintahan AM Sukri Sappewali di priode pertama, kata Tomy, APBD Bulukumba masih Rp 800 miliar.

Kemudian, di masa pemerintahan Bupati Zainuddin Hasan, APBD bertambah menjadi Rp 1,2 Triliun.

Namun, lanjut Tomy, bertambahnya jumlah tersebut juga perlu ditelusuri dan dijelaskan.

"Apakah pendapatan asli daerah (PAD) yang bertambah atau pendapatan nasional," kata Tomy.

"Jadi, ada rezim yang diuntungkan pada momentum. Perlu kita ketahui, pada masa pemerintahan Zaidin, pendapatan nasional meningkat menjadi Rp2000 Triliun, sehingga rumus DAU kita juga bertambah," kata Tomy.

Dan saat ini APBD Bulukumba Rp 1,5 Miliar, namun proyeksi lebih tinggi dari angka tersebut.

Contohnya banyak pembangunan yang bakal dilakukan di Bulukumba 2020 mendatang.

Seperti pembangunan Pasar Seni, pedestrian di Ara-Bira, pembangunan jalan Palampang Rilau Ale-Munte Sinjai Borong, hingga Museum Pinisi, yang proses tendernya dilakukan di provinsi.

"Upaya-upaya seperti itu yang kita lakukan sekarang," pungkas Tomy. (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi, IG: @arisandifirki

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

A