Disorot Dewan Soal Serapan Anggaran, Wabup Bulukumba: Ini Tanggungjawab Dewan Juga!
Lukman memberikan contoh, seperti rendahnya serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra komisinya.
Penulis: Firki Arisandi | Editor: Syamsul Bahri
lihat foto
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba kembali menyoroti serapan anggaran di masa pemerintahan AM Sukri Sappewali-Tomy Satria Yulianto.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Bulukumba, Lukman.
PSM ke Semifinal Piala AFC 2019, Bek Persija Steven Paulle: Lawan Mereka Lebih Mudah Ketimbang Kami
2 Doa Buka Puasa Sesuai Sunnah Rasul Yang Bilang Bukan Ust Abdul Somad, tapi Syaikh Ibnu Utsaimin
Lukman memberikan contoh, seperti rendahnya serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra komisinya.
Sebut saja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Bulukumba.
Hingga Mei 2019 ini, resapan anggaran di OPD tersebut hanya sebesar 8,69 persen.
Pasalnya, setiap mengajukan permintaan anggaran ke keuangan yang diberikan hanya sekitar 30 persen dari total permintaan.
"Hampir seluruh OPD hanya mampu merealisasikan serapan anggaran hingga 24 persen. Apalagi ini sudah memasuki bulan Mei atau triwulan kedua," kata Lukman.
Capaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sepanjang era kepemimpinan Sukri-Tomy dianggap terkesan stagnan dan jauh dari capaian RPJMD.
Jika hal tersebut terjadi berlarut-larut, Lukman takutkan, visi misi pemerintahan Sukri-Tomy tak dapat terwujud.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto, Rabu (15/5/2019) mengatakan, visi misi yang tertuang dalam RPJMD akan berakhir pada tahun 2021.
Setiap tahun, kata Tomy, bupati menyampaiakan LKPJ berdasarkan indikator-indikator pembangunan yang tertuang untuk membreakdown visi misi.
Beberapa catatan dari DPRD, kata Tomy, bahkan setiap saat ditindaklanjuti.
Setiap waktu pembahasan APBD yang tujuannya menterjemahkan visi misi, selalu dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Artinya, lanjut Tomy, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, ada tanggung jawab bersama sesuai dengan kewenangan serta tujuan pokok dan fungsi (Tupoksi) masing masing.
"Ingat, dalam pembahasan APBD biasa berlangsung alot antara DPRD dan Pemda yang tujuannya saling meyakinkan pencapaian visi misi. Artinya bahwa program-program yang lahir dalam APBD disepakati secara bersama," jelas Tomy.
