Usai Lantik Iqbal, Nurdin Abdullah Sindir Mutasi Era Danny Pomanto
Pelantikan yang disaksikan ratusan orang berlangsung di halaman Balaikota Makassar, Jl Jend Ahmad Yani, Makassar.
Penulis: Fahrizal Syam | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - M Iqbal Suhaeb, resmi menjabat Pj Wali Kota Makassar, usai dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Senin (13/5/2019) pagi.
Pelantikan yang disaksikan ratusan orang berlangsung di halaman Balaikota Makassar, Jl Jend Ahmad Yani, Makassar.
Baca: MAN 2 Bulukumba Juara I Setelah Kalahkan SMA YPS Sorowako Luwu Timur dan SMA Negeri 13 Bone
Baca: Hari Ini, Kapolda Sulsel Lakukan Safari Ramadan di Maros
Pelantikan Iqbal Suhaeb sebagai orang nomor satu di Kota Makassar, berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 131. 73-52 tertanggal 26 April 2019.
Usai melantik, Nurdin Abdullah menyampaikan selamat atas jabatan baru yang diemban oleh Iqbal Suhaeb, serta menitipkan beberapa pesan.
Salah satu yang disoroti Nurdin adalah, persoalan mutasi jabatan yang kerap dilakukan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, hingga dihari terakhir masa jabatannya.
Seperti diketahui, dalam tiga hari terakhir masa jabatannya, Danny Pomanto sempat melakukan mutasi sekitar 600-an ASN lingkup Pemkot Makassar, mulai dari jabatan kepala bidang, lurah, hingga kepala sekolah.
Nurdin Abdullah mengatakan, mutasi adalah hal wajar, namun dalam menempatkan orang bukan dilakulan atas dasar like and dislike (suka dan tidak suka), tapi sesuai kompetensi.
"Kemarin ada sembilan kepala sekolah kita yang bagus, lalu digantikan orang tak memenuhi syarat. Bukan tak boleh memutasi, tapi kita harus luruskan aturan, dan menempatkan orang yang tak punya kepentingan, karena kalau berkepentingan organisasi akan pincang," kata Nurdin menyinggung pelantikan Danny.
Danny Pomanto sendiri diketahui tak menghadiri pelantikan Pj Wali Kota Makassar, dengan alasan yang belum diketahui.
Gubernur juga meminta Pj wali kota untuk menormalkan kembali pemerintahan Kota Makassar, jika perlu dilakukan rotasi.

"Kita harap kehadiran Pj mampu menormalkan kembali pemerintahan. Itu penting, dan 20 bulan adalah waktu yang cukup panjang. Kalau mau rotasi silahkan, usul ke gubernur lalu kami teruskan ke Kemendagri. Bapak harus bekerja tanpa gangguan dan dengan tim yang kuat," pesannya. (tribun-timur.com).
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:
Follow juga Instagram Tribun Timur: