Hakim Bebaskan Ketua MUI Palopo, JPU Kasasi ke MA

Syarifuddin divonis bebas oleh majelis hakim tipikor Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA, sejak Kamis (9/5/2019) malam lalu.

Hakim Bebaskan Ketua MUI Palopo, JPU Kasasi ke MA
Hasan Basri/Tribun Timur
Suasana sidang saat para terdakwa kasus dugaan penyalagunaan dana hibah Palopo senilai Rp 5 miliar, menjalani sidang di Pengadilan Makassar 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) resmi mengajukan upaya kasasi atas putusan bebas Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Kota Palopo KH Syarifuddin.

Syarifuddin divonis bebas oleh majelis hakim tipikor Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA, sejak Kamis (9/5/2019) malam lalu.

Baca: TRIBUNWIKI: Begini Urutan Peristiwa Tragedi Trisakti, Jadi Trending Topic Twitter dan Google

Baca: Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Lima Anggota PPK Pallangga

Hakim menilai terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan JPU yakni,  menyalagunakan dana hibah senilai Rp 5 miliar.

"Berdasarkan petunjuk pimpinan, kami dari JPU resmi mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut," kata JPU Greafik Loserte saat ditemui di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (13/05/2019), siang.

Sembari memperlihatkan surat pengajuan kasasi, Greafik mengatakan dengan batas waktu 14 hari yang diberikan, JPU akan menyusun kontra memori kasasi untuk dilayangkan ke panitera.

JPU melayangkan kasasi ini karena menganggap putusan ini tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Sebelumnya, JPU menuntut KH Syarifuddin Daud hukuman 1 tahun, subsider 50 juta rupiah atau ganti dua bulan kurungan, karena didakwa merugikan negara sekira Rp 306 juta rupiah.

Sedangkan dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai oleh Yamto Susena, menyebutkan tidak terdapat kerugian negara dalam pengelolaan dana bantuan hibah Pemkot Rp 5 miliar oleh Syarifuddin sebagaimana dalam dakwaan.

Dari hasil peninjauan setempat yang dilakukan bersama penuntut umum, penasihat hukum, serta dihadiri terdakwa, ditemukan fakta adanya pekerjaan tambahan yang bermanfaat untuk kepentingan bangunan masjid dan jamaahnya.

Hal itu dianggap mempunyai anggaran yang jauh lebih besar dari kerugian negara yang didakwakan.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved