Mantan Dirut PD Parkir Makassar Meninggal, Kejati Cari Penerima Rp 1,9 Miliar

Pengelolaan dana parkir yang merugikan negara senilai Rp 1,9 miliar diduga melibatkan mantan Direktur PD Parkir Raya Makassar

Mantan Dirut PD Parkir Makassar Meninggal, Kejati Cari Penerima Rp 1,9 Miliar
hasan/tribun-timur.com
Kepala Kejati Sulsel Tarmizi sedang menjelaskan penanganan kasus kepada awak media di Kantor Kejati Sulsel, Jumat (10/05/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Tarmizi sampai saat ini belum berani mengumumkan nama tersangka  kasus dugaan penyelewengan korupsi di PD Parkir Makassar Raya.

Pengelolaan dana parkir yang merugikan negara senilai Rp 1,9 miliar diduga melibatkan mantan Direktur PD Parkir Raya Makassar periode sebelumnya Aryanto Dammar. Tetapi, Aryanto Dammar sudah meninggal dunia.

"Sesuai laporan yang saya terima dari tim mengarah ke sana (almarhum). Kalau dia perkaranya jadi gugur karena sudah meninggal. Tapi yang kita kejar kemana uang Rp 1,9 miliar itu," kata Tarmizi, Jumat (10/05/2019).

Oleh karena itu, mantan Kejati Aceh ini meminta kepada timnya untuk mendalami lagi siapa yang bertanggungjawab. 

"Kemana uang itu. Itu yang kita cari,"sebutnya.

Uang itu dana parkir bermasalah, kata Tarmizi, karena semestinya disetor ke kas daerah, tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Sebelumnya, Kejati telah menggeledah Kantor PD Parkir Raya Makasssar. Dalam penggeledahan,,dua boks berisi dokumen dan kwitansi disita tim untuk selanjutnya didalami.

Kasus ini mulai diusut oleh penyidikKejati Sulsel sejak akhir 2018 lalu. Dugaan sementara, modus korupsi di perusahaan daerah ini adalah, PD Parkir hanya menyetorkan sebagian kecil pendapatan ke Dispenda.

Bahkan PD Parkir disebut melanggar sejumlah UU seperti Permendagri 13 tahun 2006, UU No 1 tahun 2004 dan UU No 5 tahun 1962.

Pendapatan PD Parkir Makassar sebenarnya bisa mencapai Rp 90 miliar per tahun berdasarkan jumlah kendaraan. Namun nyatanya pendapatan PD Parkir di bawah Rp 10 miliar. Itupun yang disetor ke Dispenda hanya Rp 350 juta.

Pelanggaran lainnya yang dilakukan PD Parkir adalah setoran pajak. Dikatakan yang berhak menarik pajak adalah SKPD pemungutan terkait, dalam hal ini Dispenda. "Perusda (PD Parkir) hanya dikenal penetapan tarif jasa pelayanan saja," ungkapnya.

Dana pengelolaan PD Parkir yang diduga bermasalah untuk tahun  anggaran 2008 sampai 2017. Dari hasil perhitungan audit Independe  Kejati total  dana pengelolaan parkir diindikasi disalahgunakan tidak sesuai dengan fungsinya senilai Rp 1,9 miliar. (San)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved