UPDATE Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 72%, Suara Jokowi Porak Poranda di Provinsi Ini, Prabowo?

TRIBUN-TIMUR.COM - Pantau terus hasil Real Count C1 KPU untuk Pilpres 2019 di laman pemilu2019.kpu.go.id. 

Pantauan tribun-timur.com, penghitungan perolehan suara dua Capres Cawapres sisa 28 persen.

Pasalnya hingga Rabu, (8/5/2019) pukul 16.00 WITA, perolehan suara sudah mencapai 72,1%. 

Diambil dari 587.129 dari total 813.350 TPS di seluruh Indonesia. 

Unggul saat ini pasangan Jokowi-Maruf dengan 62,1 juta atau 56,1%. 

Penantang Prabowo-Sandi mendapat 48,4 juta atau 43,8%. 

Baca: TERBARU Real Count KPU Pilpres 2019 Rabu 8 Mei 2019 Jam 15.00 Data Masuk 71,9%,Prabowo Kejar Jokowi?

Baca: pemilu2019.kpu.go.id-Update Real Count KPU Pilpres 2019 Data Masuk 70,8%,Prabowo Mampu Kerja Jokowi?

Baca: pemilu2019.kpu.go.id- Hasil Real Count KPU Pilpres 2019, Suara Prabowo & Jokowi Kini Beda 13,1 Juta

Terkait perolehan suara berdasarkan pemetaan provinsi, keduanya punya plus minus.

Kedunya masing-masing punya lumbung kemenangan ada juga sumber musibah dimana lawan memperoleh suara terlalu kuat. 

Misal suar Jokowi yang porak poranda di provinis Aceh dengan 317 ribu suara saat lawan memeroleh 1,8 juta

Hal yang sama juga terjadi di Sumatera Barat saat sang petahan hanya mendapat 363 ribu suara. 

Jauh tertinggal dari lawan dengan 2,2 juta suara. 

Beralih ke darah Kalimantan Selatan. Jokowi hanya 592 ribu suara dan Prabowo 1 juta suara. 

Baca: Sosialisasi Operasi Keselamatan 2019, Satlantas Polres Tana Toraja Sasar Tukang Ojek

Baca: Inilah Wujud 2 Pesawat Tempur TNI AU yang Siap Bangunkan Warga Sahur, Bagaimana Caranya?

Baca: Cungkil Sadel Motor di Palopo, Ilham dan Ardy Dibekuk Polisi

Sulawesi Selatan juga nampaknya lebih menginginkan Prabowo jadi Presiden dnegan perolehan 2,3 juta suara. Jokowi hanya memeroleh 1,5 juta suara. 

Sebaliknya Jokowi juga punya lumbung suara yang membuatnya kini unggul.

Diantaranya Jawa Timur 10,2 juta vs 5,2 juta. 

Jawa Tengah jangan ditanya. 13,4 juta vs 4 juta. 

(TRIBUNTIMUR.COM/RASNIGANI)

Prabowo Subianto Kalah di Pilpres, Begini Nasib #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera Jelaskan

Prabowo Subianto - Sandiaga Uno kalah di Pilpres, begini nasib #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera jelaskan.

Ketua DPP PKS yang juga inisiator #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera, mendukung rekonsiliasi antara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin.

Ia mengatakan, jika keduanya saling berbalas komentar maka akan semakin memecah belah masyarakat.

"Tinggal tekun aja, nggak usah saling sahut karena yang seperti itu membuat di bawah publik semakin pecah," kata Mardani Ali Sera saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2019). 

Mardani Ali Sera memberikan contoh, sebagai inisiator hastag 2019 ganti presiden, ia telah menutup gerakan tersebut karena kompetisi Pemilu sudah usai.

"Per 13 April saya sudah mengharamkan diri tidak boleh teriak lagi ganti presiden. Sudah selesai. Kenapa? karena itu sudah hari terakhir kampanye. Kalau sekarang apalagi sudah selesai kompetisinya. Kita kembali normal. Ganti presiden sudah tutup buku," ujarnya.

Selanjutnya, Mardani Ali Sera mengatakan, siapapun yang menjadi presiden terpilih 2019 harus dihormati bersama. Namun, apabila terjadi beberapa masalah diselesaikan sesuai dengan koridor hukum.

"Itu suaranya rakyat, dan saya harus menghormati. Kalau Pak Prabowo saya sujud syukur, kalau Pak Jokowi, ya berarti saya harus mengawal sesuai koridor," katanya pungkas.

Mahfud MD Tolak Ikut #2019GantiPresiden

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menjelaskan jika dirinya menolak keras untuk ikut gerakan#2019GantiPresiden.

Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akunnya pada Twitter @mohmahfudmd, Selasa (4/9/2018).

Berdasarkan tulisannya, Mahfud menolak ikut gerakan #2019GantiPresiden sejak awal digagas dan sempat diajak bergabung dalam gerakan tersebut. 

Mahfud menuturkan dirinya hanya setuju dan bersedia ikut gerakan #2019PemilihanPresiden.

Meski demikian, menurutnya, gerakan #2019GantiPresiden tidaklah melanggar hukum.

Mahfud menambahkan jika gerakan tersebut ditumpangi hal yang melanggar hukum maka harus ditindak.

"Sejak awal digagas dan diajak sy menolak keras utk ikut gerakan #2019gantipresiden. Sy hanya setuju dan bersedia ikut dgn gerakan #2019pemilihanpresiden. Meski begitu gerakan itu sendiri menurut sy tak melanggar hukum. Kalau diboncengi tindakan melanggar hukum, ya hrs ditindak,"  demikian ditulis Mahfud melalui akunnya @mohmahfudmd.

B

eberapa tokoh gerakan #2019GantiPresiden sempat mendapat penolakan di sejumlah daerah di Indonesia.

Satu di antara tokoh gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman, sempat diadang massa yang kontra gerakan #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau.

Massa mengadang Neno di pintu keluar Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II.

Kedatangan Neno di Pekanbaru, dianggap berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat.

"Pulangkan Neno Warisman," teriak massa, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (25/8/2018).

Tiga jam diadang, massa pendukung Neno sempat datang ke bandara untuk menjemput.

Agar tak terjadi bentrok, aparat berusaha membubarkan kedua kubu serta memulangkan Neno ke Jakarta.

Selain Neno, tokoh gerakan #2019GantiPresiden lainnya, yakni Ahmad Dhani juga mengalami penolakan di Surabaya, Jawa Timur.

Hotel tempat menginap Dhani di Surabaya sempat dikepung massa yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden.

Deklarasi berlokasi di monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, tak jauh dari hotel tersebut.

Aksi gerakan #2019GantiPresiden di Surabaya sempat berlangsung sejenak meski akhirnya dibubarkan polisi karena dianggap tidak memiliki izin.

Di Bangka Belitung, giliran Ratna Sarumpaet dan Rocky Gerung yang tidak mendapatkan izin menyuarakan deklarasinya.

Diwartakan Kompas.com, Jumat (24/8/2018), sekelompok massa menolak kehadiran Rocky dan Ratna saat aksi unjuk rasa di depan Mapolda Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (24/8/2018) siang.

Rocky dan Ratna diagendakan menjadi pembicara acara diskusi di Warung Umah Ubi Atok Kulop, Pangkal Pinang, Sabtu (25/8/2018).

Namun, acara tersebut ditentang oleh massa yang tergabung dalam  perwakilan mahasiswa dan resimen Yudha Putra PPM.

Koordinator Aksi yang mengatasnamakan perwakilan mahasiswa dan resimen Yudha Putra PPM, Rikky Fermana, mengatakan, penolakan disampaikan karena diskusi yang hendak dihadiri Rocky dan Ratna dinilai bermuatan politis.

“Kami menolak karena belum ada ketentuan KPU terkait aturan kampanye. Sementara diskusi yang hendak mereka hadiri mengusung tema pada 2019 ganti presiden,” ujar Rikky.

Dia mengungkapkan, kehadiran Rocky dan Ratnayang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah, dikhawatirkan memicu perpecahan di kalangan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami menolak kegiatan tersebut diadakan di Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi contoh atau pilot project kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: