Minta Jokowi-Maruf Didiskualifikasi, Ijtima Ulama 3 Acara Prabowo-Sandi? Kata Eggi Sudjana ke Najwa

TRIBUN-TIMUR.COM - Minta Jokowi-Maruf didiskualifikasi dari Pilpres 2019, Ijtima Ulama 3 acara Prabowo-Sandi? 

Berikut penjelasan Eggi Sudjana.

Talkshow Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab, Rabu (1/5/2019) malam berlangsung seru.

Episodenya berjudul Laga Usai Pilpres.

Debat seru tim sukses pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 vs 02 tersaji. 

Guntur Romli dan Adian Napitupulu vs Eggi Sudjana dan Arief Poyuono.

Salah satu segmen diawali video Jumpa Pers Ijtima Ulama III di Sentul.

Yang hadir di antaranya KH Bachtiar Nasir, KH Yusuf Martak, serta KH Slamet Maarif.

Di slide video dari Front TV juga tampak peserta berdiri menyanyikan yel-yel lagu ada kata "Prabowo" dan "Sandi".

"Ijtima Ulama atau Badan Pemenangan kok ada lagu-lagu menangkan 02?" tanya Najwa Shihab ke Eggi Sudjana.

Eggi Sudjana kemudian menjelaskan tentang Ijtima Ulama III.

Sebelum ke Mata Najwa, Eggi Sudjana juga hadir di Ijtima Ulama III.

"Adanya kecurangan diawali dengan DPT. DPT inilah cikal bakalnya. Sampai misalnya satu keluarga satu KK ada 200 orang, itu istrinya berapa orang. ada juga lahir pada jamannya Nabi Isa itu kan ngaco benar," kata Eggi Sudjana.

Namun penjelasan Eggi Sudjana tim sukses Prabowo - Sandiaga Uno dipotong Najwa Shihab.

"Ijtima ulama atau Badan Pemenangan?" tanya Najwa Shihab lagi

"Ini ijtima ulama yang kemudian aspirasi ulama yang disampaikan kepada BPN. Poin apa? Tadi diskualifikasi kepada Jokowi Maruf," kata Eggi Sudjana.

"Jadi ini suara BPN?" tanya Najwa Shihab

"Bukan, ini suara ijtima ulama" balas Eggi Sudjana.

"Yang didalamnya ada BPN dan sebelumnya ada yel-yel," tanya Najwa Shihab lagi.

"Loh kan Ijtima ulama mendukung Parbowo -Sandi," kata Eggi Sudjana.

"Jadi ini badan pemenangan bukan ijtima ulama?" tanya Najwa Shihab lagi.

"Ijtima ulama, BPN itu yang diundang," balas Eggi Sudjana.

Eggi Sudjana kemudian menjelaskan alasan Ijtima Ulama III merekomendasikan pasangan Jokowi - Maruf Amin didiskualifikasi.

""oin pentingnya tentang diskualifikasi tadi itu yang mau saya jelaskan. Pasal 463 ayat 4 kenapa? Karena ada disebutkan di situ paslon saya langsung paslon jika terbukti TSM terstruktur, sistematis dan massif maka dapat dibatalkan pencalonannya. Itu yang didorong tadi. Kita sudah ke DKPP. DKPP harus periksa bawaslu dan KPU," kata Eggi Sudjana.

Lalu seperti apa tanggapan tim sukses Jokowi - Maruf Amin?

"Ya kalau menurut saya seperti Mbak Nana tadi itu memang BPN, bukan ulama. Yang Kebetulan waktu itu seragamnya yang beda. Karena apa yang disuarakan suara BPN. Suara BPN ingin menang dengan cara yang tidak terhormat menurut saya," kata Guntur Romli.

Guntur Romli dan Eggi Sudjana kemudian terlibat perdebatan seru.

Lihat videonya di bawah ini pada menit 4:34.

Ijtima Ulama III

Hasil Ijtima Ulama 3 dan alasan Jokowi - Maruf Amin harus didiskualifikasi dari Pilpres 2019 kendati menang.

Para ulama pendukung pasangan Capres dan Cawapres RI nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno meminta Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatalkan atau mendiskualifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Maruf Amin.

Mereka menyatakan hal itu dalam Ijtima Ulama 3 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019), acara yang disebut pengamat sebagai upaya mendelegitimasi KPU dan hasil pemilu.

Dalam kesimpulan acara, Yusuf Martak, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama mengatakan, "Telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019."

Prabowo Subianto yang juga hadir dalam acara mengatakan bahwa kesimpulan pertemuan "cukup komprehensif dan tegas."

Sebut Ada Kejahatan di Pemilu

Saat ditanya apa yang dimaksud dengan kejahatan dalam proses pemilu, Slamet Maarif, Ketua Ijtima Ulama 3, mengatakan," Kenapa kita peserta ijtima mengatakan ada kejahatan, karena ada perbuatan-perbuatan curang yang mengarah ke kejahatan. Umpamanya menzalimi suara orang, memerintahkan suara hak orang, kemudian fakta-fakta di lapangan ditemukan bntuk kejahatan juga yang kita indikasikan terstruktur, sistematis, dan masif."

Sejauh ini kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno belum menunjukkan metode penghitungan dalam klaim mereka bahwa Capres nomor urut 02 itu menang dalam Pemilu.

Dalam kesempatan itu, penyelenggara juga membantah tuduhan bahwa seolah-olah Ijtima Ulama ini berusaha menggiring opini bahwa seolah-olah Pemilu 2019 diwarnai kecurangan.

"Justru para ulama datang ke sini untuk memberikan ketenangan kepada umat," kata Bachtiar Nasir, panitia pengarah (steering comittee) "Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 3, Rabu (1/5/2019) di Bogor, Jawa Barat.

Suara Pendukung

Bachtiar Nasir mengklaim kehadiran ulama justru untuk apa yang dia sebut sebagai upaya "meredam" suara-suara pendukung Capres dan Cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang menganggap ada kecurangan pada penyelenggaraan pemilu tahun ini.

"Posisi kami harusnya diapreasiasi, karena ada arahan (dalam forum agar pendukung Prabowo Subianto) tenang, aman, tidak boleh ada chaos," kata Bachtiar Nasir.

Sebelumnya, penyelenggara Ijtima (konsensus atau kesepakatan) ulama menyatakan acara ini bertujuan untuk menyikapi proses penghitungan dan rekapitulasi Pemilu 2019.

"Nanti kita akan cari solusi bagaimana menghadapi kecurangan yang ada baik secara syar'i ataupun konstitusional," kata Slamet Maarif, Ketua Ijtima Ulama III, sebelum acara dibuka.

Rekaman Pidato Rizieq Shihab

Di acara itu, mereka mendengarkan laporan dari "jaringan di daerah" tentang kemungkinan adanya kecurangan di Pemilu 2019.

Peserta juga mendengarkan rekaman pidato Rizieq Shihab yang diberi judul Maklumat Mekkah.

Panitia juga mengaku mengundang pakar hukum, IT serta ahli pidana untuk memberikan penilaian terhadap perkembangan terbaru terkait Pilpres 2019.

"Kita akan dengarkan juga paparan dari kalangan agama, kalangan ulama tentang hal-hal yang terjadi di Pilpres 2019, terutama masalah kecurangan," kata Slamet Maarif.

Habib Rizieq Shihab (Capture Youtube Front TV)
Dari paparan dari sisi hukum dan agama inilah, menurut Slamet, peserta Ijtima Ulama akan membahasnya sebelum akhirnya mengeluarkan rekomendasi di akhir acara.

Dimintai tanggapan atas pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mempertanyakan niat atau tujuan Ijtima Ulama 3 terkait penyelenggaraan Pemilu 2019, Slamet Maarif mengatakan, "Apa salahnya kita mengevaluasi ( Pemilu 2019)."

Dia kemudian mengatakan bahwa ijtima ulama 1 dan 2 juga tidak terlepas dari hajatan politik Pemilu 2019.

Dia menekankan, sikap politik dalam Ijtima Ulama 3 merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan berpendapat yang dilindungi konstitusi.(*)