Pilpres 2019
Kubu Prabowo-Sandiaga Ancam Kerahkan 'People Power', Wapres Jusuf Kalla: Tak akan Ubah Hasil Pemilu
Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengancam akan mengerahkan 'people power' jika menemukan kecurangan dalam Pemilu 2019.
"Pasti juga akan berlawanan, aparat keamanan kita polisi dan TNI akan siap mengamankan negeri ini kalau terjadi gerakan seperti itu," kata JK.
"Karena itu melanggar Undang-undang," tambahnya.
Baca: UPDATE Real Count C1 KPU, 25 April Pagi, Data Masuk 31,77 % - Bandingkan Suara Jokowi vs Prabowo
Diketahui sebelumnya, Partai Gerindra sempat mengancam akan melakukan 'people power' atau menggerakan massa untuk mempertahankan klaim kemenangan pasangan 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dikutip dari Tribun Medan ancaman tersebut disampaikan oleh Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra, Raden Muhammad Syafi'i atau akrab disapa Romo, Jumat (19/4/2019).
Romo menegaskan bahwa ancaman 'people power' akan dilakukan jika penghitungan suara oleh pihaknya tidak diterima dengan cara konstitusional.
Diketahui bahwa Prabowo sendiri telah mendeklarasikan kemenangannya sendiri dengan memperoleh suara sebanyak 62 persen mengungguli Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Kalau memang hitungan yang telah kami lakukan tidak bisa mereka terima dengan cara yang konstitusional, kami memang akan memilih people power untuk mempertahanankan kemenangan yang bisa dipertanggungjawabkan," ujar Romo.
Kemudian, dirinya juga menjelaskan pemungutan suara secara real yang dilakukan oleh masyarakat turut dimenangkan oleh Prabowo-Sandiaga.
"Dengan data yang legal, yang kami miliki. Walaupun mereka bukan lembaga resmi yang mengumpulkan data-datanya," kata Romo.
Baca: Ternyata Prabowo Subianto Sudah Dipanggil Bapak Presiden oleh Priyo Budi Santoso dan Loyalis 02

Apa Itu People Power?
Dikutip TribunWow.com dari Wikipedia, people power merupakan istilah politik yang menunjukkan kekuatan masyarakat untuk menjatuhkan setiap gerakan sosial yang otoriter.
Istilah people power ini biasanya dikaitkan dengan peristiwa demonstrasi massal tanpa kekerasan di Filipina yang terjadi pada tahun 1986.
Aksi damai ini berlangsung selama empat hari dan dilakukan oleh jutaan rakyat Filipina di Metro Manila.
Mereka berjuang untuk mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden.
Peristiwa ini juga dikenal sebagai revolusi EDSA.