Breaking News:

Prof Marwan Mas: Pemilu 2019 Paling Banyak Menimbulkan Persoalan

Pakar Hukum Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Prof Marwan Mas, membandingkan proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019

Penulis: Hasan Basri | Editor: Munawwarah Ahmad
Prof Marwan Mas
Pakar Hukum Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Prof Marwan Mas 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pakar Hukum Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Prof Marwan Mas, membandingkan proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 dengan pemilu periode sebelumnya.

Dari pengamatan dan pengalamannya selama mengikuti proses pemilu, terutama pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung, inilah Pilpres keempat selama reformasi  yang dianggap paling tajam persaingannya.

Baca: Inilah Alasan Hingga Prabowo - Sandiaga Menang Besar di Sulsel: Karena Pak JK Tak Ikut Lagi Pilpres

Baca: INNALILLAH, 45 Petugas Meninggal Dunia Kawal Pilpres 2019, Pemilu Serentak Dievaluasi Total

"Pemilu ini juga paling menyita perhatian rakyat, sekaligus juga paling banyak menimbulkan persoalan kepemiluan," kata mantanGuru Besar Hukum Universitas Bosowa ini.

Terutama adanya dugaan kuat terjadi kecurangan yang sangat memprihatinkan.

Betapa tidak, kecurangan jelang pencoblosan, saat hari pencoblosan, sampai sekarang satu demi satu dugaan kecurangan itu mulai muncul dan ternyata ada di mana-mana.

Bukan lagi terjadi secara kasuistik pada tempat tertentu dan pola kecurangan tertentu, melainkan juga bersifat massif.

Tetapi, penyelenggara pemilu tidak mampu menangani dan menyelesaikannya dengan baik agar rakyat merasa aman dan tenang terhadap suara yang diberikan.

"Sebetulnya ini menjadi ujian bagi profesionalitas dan ketegasan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) yang dibackup oleh aparat keamanan dalam menyelenggarakan pilpres yang jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945," paparnya.

Marwan meminta KPU dan Bawaslu bersama aparat keamanan semestinya tidak boleh membiarkan satupun pelanggaran terjadi tanpa tindakan yang tegas terhadap suara rakyat, sebab hal ini juga terkait dengan kepercayaan publik (trus).

Jika rakyat tidak percaya pada penyelenggara pemilu dan aparat keamanan dalam melaksanakan dan mengamankan pilpres secara jujur dan adil, maka kualitas demokrasi langsung dalam memilih pemimpin semakin terpuruk dan tidak ada artinya di mata rakyat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved